Fadli Zon Minta Patroli di Laut Natuna Dilengkapi Drone
Fadli Zon menilai patroli yang dilakukan Badan Kemanan Laut (Bakamla) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Laut Natuna harus dilengkapi drone.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menilai patroli yang dilakukan Badan Kemanan Laut (Bakamla) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Laut Natuna harus dilengkapi drone.
Menurut Fadli Zon saat ini perlengkapan pengamanan di Laut Indonesia masih kurang.
"Saya kira satu diantaranya (penggunaan) drone. Itu sangat memudahkan dengan biaya yang relatif murah," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Baca: Jokowi ke Natuna, Tinjau 2 KRI: Bakamla dan TNI AL Juga Hadir Memastikan Penegakan Hukum di Sini
Fadli Zon menuturkan dengan keterbatasan kapal buat mengawasi perairan Natuna diperlukan cara lain.
Ia menilai penggunaan drone dapat mengawasi Perairan Natuna dari jarak jauh.
"Kalau kita taruh di sekitar situ dengan operasinya sangat sederhana ya memang memerlukan satelit sarana tetapi wilayah kita masih memungkinkan bahkan bisa dilengkapi dengan senjata," ujarnya.
Baca: Klaim Sepihak Laut Natuna, Mahfud MD: Kita Tetap Mempertahankan Hak Berdaulat di Wilayah Itu
Fadli Zon mengakui kekuatan armada laut Indonesia tak cukup kuat di wilayah perairan lantaran kurangnya pengawasan.
Untuk itu, dia juga meminta penguatan Bakamla, baik dari sisi sumber daya manusia maupun persenjataan.
Baca: Laut Natuna Diklaim China, Mahfud MD Imbau Bakamla Tingkatkan Patroli
"Bakamla seharusnya mempunyai peran yang cukup besar, namanya saja Badan Keamanan Laut dan wilayah kita 3/4 wilayah laut," ujarnya.
Diketahui, TNI mengirim lima Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), satu pesawat intai maritim, dan satu pesawat Boeing di Perairan Natuna Kepulauan Riau.
Hal itu menyusul adanya pelanggaran kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut oleh kapal-kapal Cina.
Operasi tersebut digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara.
Jokowi sambangi Natuna
Presiden Jokowi menyatakan perairan Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
