Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan berencana ke Natuna Kepulauan Riau pekan depan.

Ia mengatakan, hal itu adalah bagian dari cara pemerintah untuk menunjukan hak berdaulatnya atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ke China.

"Presiden hari ini ada di sana. Saya minggu depan ada di sana. Pokoknya kita lihatkan saja itu milik kita," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Rabu (8/1/2020).

Ia pun menegaskan kembali sikap pemerintah Indonesia yang tetap akan mempertahankan hak berdaulat di perairan tersebut.

Mahfud juga menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi tentang hak kepemilikan perairan tersebut secara hukum internasional dengan Pemerintah China.

Baca: Usai Sambangi Natuna, Jokowi Klaim Tidak Ada Kapal Asing yang Masuki Teritori RI

Meski begitu, ia mengatakan pemerintah Indonesia masih berusaha juga untuk menyelesaikan persoalan masuknya kapal-kapal ikan dan kapal patroli pengawal pantai China ke ZEEI Indonesia di Perairan Natuna Kepulauan Riau.

"Tidak akan nego soal kepemilikan tentang hak itu yang sudah diperoleh secara hukum internasional. Bahwa diplomasi itu kan tidak bisa selesai pagi ngomong sore selesai," kata Mahfud.

Hari ini, Presiden Jokowi menyatakan perairan Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca: Pengamat Sebut China Ingin Ngetes Pejabat Baru Indonesia, Jokowi: Natuna adalah Perairan Kita

Kepulauan tersebut beserta perairannya secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara Indonesia.

"Di Natuna ini ada penduduknya sebanyak 81 ribu, juga ada bupatinya dan gubernurnya (Kepulauan Riau)."

"Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan. Dari dulu sampai sekarang Natuna ini adalah Indonesia," Jokowi saat bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Rabu (8/1/2020) seperti siaran pers Biro Pers Kepresidenan.

Karenanya, tidak ada tawar-menawar terhadap kedaulatan Indonesia terhadap wilayahnya, termasuk wilayah Kepulauan Natuna.

Terkait dengan insiden masuknya kapal dari China yang banyak diberitakan media belakangan ini, Jokowi membantah dan menyatakan tidak ada kapal asing yang memasuki teritorial Indonesia.