Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU KPK

Anggota DPR Tepis Tudingan Ada Penyelundupan Hukum Terkait Revisi UU KPK

Arsul Sani menepis tudingan ada penyelundupan produk hukum terkait Undang-Undang KPK hasil revisi, seperti tuduhan Muhammad Isnur.

Anggota DPR Tepis Tudingan Ada Penyelundupan Hukum Terkait Revisi UU KPK
Fransiskus Adhiyudha/Tribunnews.com
Arsul Sani 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani menepis tudingan ada penyelundupan produk hukum terkait Undang-Undang KPK hasil revisi, seperti tuduhan Muhammad Isnur. 

"Kayak DPR ini penyeludup saja melakukan hal itu," ujar Sekretaris Jenderal PPP ini kepada wartawan di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Hal ini akan terbukti di Mahkamah Konstitusi (MK) karena gugatan atas Undang-undang KPK sedang diuji.

"Kalau negara demokrasi, kita dengarkan saja ya. Toh sekarang persoalan UU KPK revisi yang melahirkan UU Nomor 19 2019 itu kan sedang diuji materi di sana, ya nanti silahkan saja," jelas Arsul Sani.

Baca: Komisioner KPU Wahyu Setiawan Kena OTT, Djarot Benarkan Kader PDI-P Terseret: Dukung Proses Hukum

Baca: Eks Orang Bawaslu Penerima, Ini Peran 4 Tersangka yang Ditetapkan KPK Kasus Suap Komisioner KPU

Baca: Penyidik KPK Sambangi Kantor DPP PDIP, Sekjen PDI Perjuangan: Memang Benar Datang Beberapa Orang

Karena itu dia meminta dibuktikan saja tudingan adanya penyeludupan produk hukum tersebut.

"Silahkan yang mengatakan itu penyeludupan UU didahlilkan dan dibuktikan di sana. Nanti kan DPR juga akan diminta keterangan oleh MK," ucapnya.

Tim kuasa hukum Komisi III DPR juga akan menyiapkan  keterangan mengenai revisi UU KPK.

Hal senada juga disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menegaskan tidak ada penyelundupan hukum terkait Undang-Undang KPK hasil revisi, seperti tuduhan Muhammad Isnur. 

"Tidak ada, itu resmi. Dulu sudah dijelaskan, ditunda pembahasannya dan waktu itu draf semua sudah ada, maka oleh DPR diajukan kembali, ya kita bahas," tutur Yasonna di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Halaman
1234
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Revisi UU KPK

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas