TRIBUNNEWS.COM - Wahyu Setiawan terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK), Kamis (9/1/2020).

Ia diduga menerima suap dari politisi PDI-Perjuangan, Harun Masiku.

Saat ini, Harun Masiku telah ditetapkan sebagai tersangka.

Beberapa waktu lalu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut menyatakan larangan terhadap eks koruptor maju Pilkada.

Wahyu sempat menegaskan, pihaknya melarang eks koruptor ikut Pilkada.

Ia dengan vokal menyuarakan larangan tersebut.

"Berdasarkan putusan Rapat Pleno KPU, KPU tetap akan mencantumkan dalam norma PKPU bahwa calon kepala daerah, maupun calon wakil kepala daerah itu harus memenuhi syarat," kata Wahyu yang Tribunnews kutip melalui Kompas.com.

"Salah satu syaratnya adalah bukan mantan narapidana korupsi. Itu sikap dan pandangan KPU," tambahnya.

Wahyu menuturkan, dengan adanya larangan itu, KPU ingin menghasilkan kepala daerah yang bersih dari korupsi.

KPU menurut Wahyu, menilai masyarakat belum mampu memilih calon pemimpin terbaik.

"Kemudian, ada Undang-Undang (UU) untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), itu kan juga UU. Itu kan juga landasan hukum."

"Dalam menjalankan aturan main Pilkada, kan juga tetap berlaku UU lain yang meskipun secara tidak langsung itu mengatur KPU," tambahnya.

Ia lantas memberikan contoh terkait pemilihan presiden.

Wahyu menerangkan, dalam Pilpres tersebut, ada syarat yang menyatakan calon presiden dan calon wakil presiden belum pernah korupsi.

Komisioner KPK yang kena OTT ini waktu itu menegaskan, Pilkada sama dengan Pilpres, yang merupakan pemilu.

"Kemudian seperti itu, apakah itu dimaksud sebagai pelanggaran HAM? Kan tidak," kata Wahyu.

Wahyu Setiawan ditetapkan sebagai tersangka penerimaan suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

KPK juga turut menetapkan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, caleg DPR dari PDIP Harun Masiku, serta seorang swasta bernama Saeful.

Dalam perkara ini, KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful.

Suap dengan total sebesar Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu.

Hal itu dilakukan agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani disangka melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Harun dan Saeful dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ironi Wahyu Setiawan: Ngotot Larang Eks Koruptor Ikut Pilkada, Sekarang Jadi Tersangka Suap"

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)