Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta KPU membuat analisis tertulis atas kasus suap yang menimpa mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Menurutnya, kasus yang menimpa Wahyu merupakan bencana.

Baca: Polri Bakal Periksa Kerajaan Agung Sejagat Yang Viral di Media Sosial

Hal itu dikatakan Mardani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu dan DKPP, Selasa (14/1/2020).

"Usul saya kita minta laporan tertulis analisa terhadap kasus Mas Wahyu. Kenapa ini bisa lolos (kecolongan)? Karena buat saya ini luar biasa berat, makanya saya menyebutnya bencana," kata Mardani di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta.

"Izinkan saya menyebutnya bencana karena harapannya memiliki integritas yang luar biasa, karena sebagai penyelenggara pemilu dasarnya adalah trust. Kalau trust ini hilang, pilpres bermasalah, pileg bermasalah," sambungnya.

Sementara itu, menyikapi Pilkada Serentak 2020, Mardani mengusulkan adanya digitalisasi dalam pemilu.

Ia mengatakan Komisi II DPR dan KPU bertanggung jawab untuk menghadirkan pemilu yang murah.

"Masih di lingkaran kekhawatiran, tapi Mas Arief (Ketua KPU Arief Budiman), teman -teman KPU, Bawaslu, maupun DKPP, kita harus lebih berani mengambil terobosan menggunakan pendekatan digital. Kalau semua sudah teriak revolusi industri 4.0, saya mendukung dari awal ketika KPU mengangkat e-rekapitulasi," katanya.

Mardani juga mendukung adanya e-kampanye dan alat peraga secara elektronik sebagai digitalisasi pemilu.

Baca: Dewan Pengawas KPK Pastikan Semua Penggeledahan Sudah Dapat Izin

Sehingga hal itu bisa mengurangi kampanye menggunakan plastik serta bisa menurunkan biaya kampanye.

"e-kampanye, kita batasi, kita minta dorong semuanya, kalau perlu KPU menyediakan bagaimana e-kampanye ini bisa berjalan. Orang justru migrasi kepada e-kampanye, kalau perlu turunannya e-APK elektronik, alat peraga kampanye," kata Mardani.