TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai pemerintah perlu melakukan backdoor diplomacy menyikapi masuknya kembali nelayan-nelayan China ke ZEE Indonesia di Natuna Utara.

Dalam melakukan backdoor diplomacy, dia menjelaskan, pemerintah akan menunjuk tokoh yang dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh suatu negara.

Dalam kaitan dengan mulai kembalinya nelayan-nelayan China di Natuna Utara, maka imbuh dia, backdoor diplomacy yang dilakukan adalah dalam rangka menyampaikan pesan oleh tokoh yang ditunjuk.

Baca: Guru Besar UI Hikmahanto Usul Indonesia Lakukan Backdoor Diplomacy terkait Natuna: Yang Rugi China

"Backdoor diploamcy biasanya dilakukan agar hubungan antar dua negara yang bersahabat tidak terpapar atas suatu masalah yang sensitif. Backdoor diplomacy dilakukan bila terjadi kebuntuan dalam diplomasi formal," ujar Hikmahanto kepada Tribunnews.com, Selasa (14/1/2020).

Pesan yang disampaikan adalah bila nelayan-nelayan China terus berdatangan ini akan membangkitkan sentimen anti-Negara China dari publik Indonesia.

Bila kemarahan publik tidak dapat dibendung oleh pemerintah, maka kata dia, kepentingan China di Indonesia akan terganggu.

Baca: Soal Natuna, Politikus PKS Ini Kurang Suka Dengan Kata Win Win Solution

Ini mengingat pemerintah Indonesia akan merespons kehadiran nelayan-nelayan China dengan mengambil sejumlah langkah yang keras sesuai tuntutan publiknya.

"Langkah ini bisa jadi akan dibalas oleh pemerintah China.

Situasi inilah yang berpotensi merusak persahabatan Indonesia dan China yang selama ini terjalin," jelasnya.