Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta moda transportasi umum di kawasan ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bersistem autonomous atau kendaraan tanpa pengemudi.

"Di ibu kota baru nantinya transportasi umumnya, transportasi massa-nya akan menggunakan autonomous vehicle," ujar Jokowi di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Karena itu, Jokowi mengingatkan desain kawasan ibu kota dapat mendukung transportasi umum maupun kendaraan pribadi bersistem autonomous vehicle.

Baca: Disebut Jokowi Akan Menangkan Pilpres 2024, Ini Reaksi Sandiaga Uno: Membesarkan Hati Saya

"Kendaraan privatnya juga akan menggunakan autonomous car, sehingga desainnya seperti apa tolong ini nantinya pak Menteri Perhubungan dan pak Menteri Riset berbicara mengenai ini, mengenai kesiapan," ucap Jokowi.

"Karena infratruktur kalau kita betul-betul siap infrastrukturnya juga diarahkan kepada penggunaan electric vehicle dan autonomous vehicle," sambung Jokowi.

Baca: Soal Draf RUU Omnibus Law, Jokowi Minta Naskah Selesai Minggu Ini dan Libatkan Rakyat

Menteri Perhubungan Budi Karya menjelaskan, transportasi umum yang diinginkan Presiden adalah kendaraan masa depan, dimana nantinya tidak ada pengemudinya.

"Karenanya yang penting kita dua hal, satu kita membuat road map-nya apa dulu yang harus di buat. Setelah itu saya meminta Kementerian Perindustrian untuk mempermudah industri mobil electric," kata Budi Karya usai rapat bersama Presiden di Istana.

Baca: Soal Pemeriksaan Kasus MeMiles, Mulan Jameela Tunggu Izin Jokowi, Istana: Tak Perlu Jika Hanya Saksi

Menurutnya, tahap pertama nantinya diterapkan di bus yang berkoneksi antara Balikpapan ke lokasi ibu kota dan kedua kereta.

Setelah itu, dibangun moda raya terpadu atau MRT.

"Ya harapan kita 2024 (autonomous). Tapi seperti disampaikan Presiden, kita ini fleksibel, pencapaian-pencapaian itu fleksibel. Bisa saja 2024 kita harapkan, tapi bisa mungkin karena pertimbangan tertentu dibutuhkan waktu lagi," kata Budi.

Undang investor dunia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang investor seluruh dunia untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Di ibu kota negara baru, kami mengundang dunia untuk membawa teknologi terbaik, inovasi terbaik, dan kearifan terbaik," kata Jokowi dalam keterangan Biro Pers Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Dalam forum Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) di Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC), Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Jokowi menyebut ibu kota negara Indonesia nanti menjadi kota berteknologi muktakhir.

Baca: KPU Sudah Berikan Surat Pengunduran Wahyu Setiawan ke Jokowi

Selain itu, IKN juga menjadi wadah bagi inovasi, kreativitas, dan ramah lingkungan, serta menjadi tempat yang memberikan kebahagiaan bagi penduduknya.

“Energi terbarukan dan teknologi yang bersih akan menghasilkan kehidupan berkelanjutan bagi pembangunan sosial dan ekonomi,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki 1,4 juta pegawai negeri sipil pusat dan apabila digabung dengan keluarganya, akan ada sekitar 6 juta sampai 7 juta orang yang akan pindah ke IKN.

Baca: Saat Jokowi di Abu Dhabi, Dapat Inves Rp 314 Triliun hingga Usul Putra Mahkota Jadi Dewan Pengarah

“Kita tidak ingin hanya membangun ibukota administratif dengan skala kecil, tapi kita ingin membangun kota smart metropolis karena populasinya akan 3 kali lipat populasi Paris, 10 kali lipat populasi Washington DC, bahkan akan menyamai populasi New York dan London,” ujar Jokowi.

Untuk itu, Jokowi menekankan pentingnya gaya hidup urban di abad ke-21 yang rendah karbon dan bertanggung jawab secara lingkungan.

Baca: Presiden Jokowi akan Jadi Pembicara Kunci di Abu Dhabi Sustainable Week

Menurutnya, pembangunan ibu kota baru juga merupakan salah satu solusi pemerataan pembangunan di Indonesia,

“Di negara yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau, konsep pemerataan pembangunan sangat diperlukan sehingga pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini yang kami namakan Indonesia sentris,” ucap Jokowi.

Permintaan Jokowi kepada Putra Mahkota Abu Dhabi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed untuk menjadi ketua dewan pengarah pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menjelaskan, permintaan Presiden tersebut sebagai upaya melibatkan semua pihak di dalam maupun luar negeri, dalam membangun ibu kota baru Indonesia di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca: Jokowi Tak Ditilang Meski Lampu Motor Mati Disorot Mahasiwa UKI, Ali Ngabalin Bicara Privilege

Baca: Sebut Ada Pemilu Terselubung Jokowi Vs Anies di 2020, Rocky Gerung: Sudah Pasti!

"Presiden ingin, ibu kota baru jadi persembahan Indonesia untuk dunia. Jadi bukan saja pekerjaannya, investasinya maupun kegiatan di riset teknologi, konservasi lingkungan, Presiden ingin melibatkan negara yang ada di dunia," papar Fadjroel di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Menurut Fadjroel, permintaan Presiden ke Mohamed bin Zayed mendapat respons positif dan akan dibahas secara lebih lanjut ke depannya, terkait teknis struktur organisasinya.

"Beliau sangat positif melihat rencana pemerintah membangun ibu kota baru dengan konsep yang ditawarkan sebagai kota yang berkelanjutan, yang akan berusia seribuan tahun," papar Fadjroel.

Fajdroel menjelaskan, banyak negara telah terarik berinvestasi di lokasi ibu kota baru, seerti Jepang dan Korea Selatan.

"Saat pertemuan di Abu Dhabi, presiden juga mengundang semua negara manapun, baik dari Uni Emirat Arab, China, Eropa untuk bekerjasama membangun ibu kota baru," tutur Fadjroel.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ) untuk menjadi ketua dewan pengarah dalam pembangunan ibu kota negara baru.

"Title-nya masih belum ditentukan, tetapi beliau akan berperan sebagai dewan pengarah bersama beberapa nama lain. Presiden menekankan bahwa dalam pembangunan ibu kota baru, untuk pembangunan gedung dan fasilitas pemerintahan dilakukan seluruhnya dengan dana APBN, selain dari itu, akan dilakukan dengan dana swasta dan investasi," ujar Luhut yang mendampingi Presiden di Abu Dhabi.