TRIBUNNEWS.COM - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menyinggung artis sekaligus anggota DPR fraksi Gerindra, Mulan Jameela dalam kasus pergantian antar waktu (PAW).

Belakangan kasus PAW yang melibatkan politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku memang tengah ramai menjadi perbincangan publik.

Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan untuk mengutak-atik kursi anggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I.

Donal menyebut, kasus jual beli PAW termasuk dalam tindakan kejahatan korupsi dan kejahatan demokrasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Donal dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, Selasa (14/1/2020).

"Karena sekali lagi kejahatan korupsi tidak pernah punya satu variabel. Dia akan selalu punya dua variabel," ujar Donal.

Setelah ia berdiskusi dengan kawan-kawannya yang merupakan penggiat pemilu, Donal menuturkan memang ada tren.

Tren baru yang dimaksud Donal tersebut ialah tren dalam konteks demokrasi di Indonesia.

"Konteks kontestasi pemilu legislatif khususnya, ada tren untuk melakukan PAW."

"Ada tren juga untuk melakukan pemecatan kader partai," ungkap Donal.

Menurut Donal, hal tersebut dilakukan agar seseorang bisa diangkat kepada posisi yang lebih tinggi.

"Dipilih oleh partai dan kemudian dia menjadi anggota legislatif," terang Donal.

Donal lantas menyinggung bahwa kasus serupa pernah terjadi di Sulawesi Selatan.

"Beberapa kasus terjadi di calon anggota DPRD Sulawesi Selatan terpilih."

"Satu hari sebelum pelantikan padahal sudah ikut geladi resik, tiba-tiba diganti oleh partai politik," paparnya.

Lantas Donal pun menyinggung soal kasus serupa yang terjadi pada anggota legislatif dari fraksi Gerindra, yakni Mulan Jameela.

"Contoh bagaimana kemudian Mulan Jameela menjadi anggota DPR dengan kemudian melompati sejumlah alektor terpilih."

"Atau paling tidak sejumlah caleg yang perolehan suaranya lebih tinggi daripada Mulan Jameela tersebut," ungkap Donal.

Donal menangkap fenomena tersebut dari kacamata yang lebih luas.

"Bahwa ada sebuah gejala post election setelah pemilu terjadi jual beli PAW, terjadi jual beli pergantian kursi alektor terpilih," tambahnya.

Ia lantas menegaskan, bahwa apa yang terjadi terhadap PDI Perjuangan merupakan bagian dari fenomena yang berkembang saat ini.

Puan Maharani Sebut PDI Perjuangan Punya Wewenang dalam Melakukan PAW

Ketua DPR sekaligus DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menyatakan partainya memiliki wewenang untuk mengajukan pergantian antar waktu (PAW) ke DPR.

Namun, Puan menegaskan pengajuan tersebut harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut berkaitan dengan dugaan suap yang melibatkan politisi PDI-P Harun Masiku dengan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan untuk menggantikan anggota DPR Riezky Aprilia.

"Yang kita lakukan dari PDI Perjuangan adalah sesuai dengan peraturan dan undang-undang."

"Bahwa PDI Perjuangan mempunyai hak untuk melakukan pergantian antar waktu sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku," jelas Puan dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Minggu (12/1/2020).

Kemudian saat disinggung soal rencana PDIP mengganti Riezky dengan Harun, Puan enggan memberikan jawabannya.

Ia justru meminta media untuk menanyakan hal tersebut kepada pimpinan partai, Megawati Soekarnoputri atau Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Itu ditanyakan ke pimpinan partai atau sekjen," terang Puan.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)