Heboh Keraton Agung Sejagat hingga Sunda Empire, Fadli Zon Sebut Soal Politik Identitas Perlawanan
Kemunculan kerajaan-kerajaan buatan masyarakat baru-baru ini membuat heboh, dari mulai Keraton Agung Sejagat hingga Sunda Empire.
Penulis: garudea prabawati
Editor: Miftah
TRIBUNNEWS.COM - Kemunculan kerajaan-kerajaan buatan masyarakat baru-baru ini membuat heboh, dari mulai Keraton Agung Sejagat hingga Sunda Empire.
Sekelompok orang menamai dirinya sebagai bagian dari kerajaan tersebut, kemudian sang pemimpin mengklaim menguasai dunia.
Sebut saja yang telah diserukan oleh Sinuhun Totok Santoso Hadiningrat dan sang Ratu dikenal dengan panggilan Kanjeng Ratu Dyah Gitarja, yang kini telah diamankan oleh pihak kepolisian.
Banyak tokoh politik pun memberikan tanggapan soal kemunculan fenomena tersebut.
Satu di antaranya, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon.
Fadli Zon memberikan tanggapan melalui cuitannya di akun Twitter pribadi miliknya.
"Resistance identity politics (Politik identitas perlawanan)," tulisnya dalam Twitter.
Rupanya hal tersebut ditulisnya untuk menanggapi cuitan milik politikus Dipo Alam yang pernah menjabat Sekretaris Kabinet (SesKab) Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II.
Di mana Dipo Alam menghubungkan soal kemunculan kerajaan-kerajaan tersebut dengan kemungkinan adanya kejenuhan masyarakat dengan politik formal yang oligarkis.
"Timbul "KERAJAAN2 KREASI RAKYAT KECIL, jangan2 tanda kejenuhan rakyat nonton politik formal yang oligarkis main uang korupsi merajalela? " tulis Dipo Alam dalam cuitannya.
Dirinya pun menandai banyak tokoh juga media pada unggahannya, ada Presiden Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono, Mahfud MD, Karni Ilyas, dan lainnya.
Kemunculan Keraton Agung Sejagat hingga Sunda Empire
Sebelumnya Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah, membuat heboh jagat maya, lantaran hadir dengan klaimnya yakni menguasai dunia.
Namun berakhir dengan penangkapan sang Raja dan Ratunya oleh polisi.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.