Kritik Kunjungan Prabowo ke Luar Negeri, Gerindra Minta PKS Jangan Genit
Dia menegaskan, diplomasi pertahanan yang dilakukan Prabowo dengan negara-negara asing tersebut atas perintah Presiden Joko Widodo.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons kritik Partai Keadilan Sejahtera terkait kunjungan kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke luar negeri.
Dia menegaskan, diplomasi pertahanan yang dilakukan Prabowo dengan negara-negara asing tersebut atas perintah Presiden Joko Widodo.
"Kunker itu atas perintah Presiden, dalam rapat terbatas (diminta) untuk meninjau meningkatkan hubungan kerja sama pertahanan dengan negara-negara yang dikunjungi," kata Dasco di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).
"Ini sekaligus melihat alat-alat pertahanan. Jadi bukan kehendak Pak Prabowo untuk jalan-jalan," ujar dia.
Baca: Prabowo ke Rusia Beli Misil Tempur?
Dasco pun meminta PKS tidak genit berkomentar.
Ia mengatakan, kepergian Prabowo ke luar negeri tersebut telah melalui keputusan rapat terbatas menteri dan presiden.
"Ya dalam rapat terbatas (diminta Jokowi). Dalam rapat-rapat bidang pertahanan. Satu lagi, (PKS) jangan genit," kata dia.
Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik kunjungan kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang hingga saat ini tercatat sudah ke tujuh negara.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan mengenai pesan Presiden Joko Widodo yang sempat menyatakan bahwa kunjungan atau studi ke luar negeri juga bisa dilakukan melalui ponsel.
"Pak Jokowi saat 16 Agustus 2019 lalu mengingatkan agar meminimalkan kunjungan ke luar negeri. Bahkan secara demonstratif beliau menunjukkan via HP-nya, kunjungan luar negeri bisa melalui HP (ponsel). Dunia sudah terkoneksi," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (17/1/2020).
Selain itu, kata dia, kunjungan kerja ke luar negeri mesti memiliki tujuan yang jelas. Mardani berharap ada timbal balik yang setimpal dari kunjungan kerja Prabowo ke tujuh negara itu.
"Kunjungan ke luar negeri monggo saja dilakukan, tetapi mesti dipastikan return on investment-nya jauh lebih baik. Dan semua perlu disampaikan kepada publik secara transparan," ujar dia.
