Dugaan korupsi di tubuh perseroan tersebut, diakui, kebenarannya. Oleh sebab itu, pemerintah bertindak cepat untuk membenahinya.

Sebagai mantan Perwira Kopassus, Luhut mengungkapkan keprihatinannya terhadap kasus Asabri yang rata-rata uang dikelola perusahaan itu adalah milik para anggota TNI.

"Kalau uang prajurit aman, enggak ada masalah. Tapi, kita sangat sedih melihat ini. Kemarin saya tanya saya Pak Tiko (Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo), memang kelihatan ada permainan di situ. Itu mesti dibenahi dengan cepat. Dan saya lihat, mereka sudah punya konsep tindak langsung (untuk membenahi)," kata Luhut dalam agenda rutin Coffee Morning, di Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Dari kasus dugaan korupsi, Luhut pun mengusulkan untuk menempatkan para tenaga ahli untuk mengelola keuangan di Asabri. Tenaga ahli ini, bisa berasal dari TNI maupun non-TNI.

"Memang nanti Asabri kita mesti taruh orang-orang profesional untuk pengelolanya. Tidak hanya orang ABRI atau TNI, tidak juga. Kita akan masukin orang-orang profesional juga, lagi ditimbang-timbang atau TNI profesional ada juga kan yang ngerti uang. Jadi jangan yang enggak ngerti, supaya jangan dibodoh-bodohin dengan permainan saham-saham ini. Saham itu kan digoreng-goreng," ujarnya.

Ada dugaan, kasus Asabri bersumber dari saham-saham yang dimiliki perusahaan asuransi itu dimainkan oknum-oknum "nakal" sehingga merugikan para investor dan juga para nasabah.

Luhut tak mempermasalahkan bantahan yang dilontarkan oleh Direktur Utama PT Asuransi Asabri Sonny Widjaja terkait adanya dugaan koruspi. Namun, pada akhirnya, hasil penyelidikan dari Kejaksaan Agunglah yang mengetahui apakah perseroan tersebut bebas korupsi atau tidaknya.

"Membantah sih boleh-boleh saja. Nanti hasil audit pemeriksaan bisa diperiksa permainan sahamnya, kan enggak bisa lari. Saham akhir tahun nanti gimana," ujarnya.

Presiden Joko Widodo mengatakan menyatakan pentingnya merombak atau reformasi di industri keuangan non-bank (IKNB) dalam waktu dekat.

Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir, industri keuangan non bank, utamanya asuransi tengah menjadi sorotan akibat terkuaknya kasus gagal bayar di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hingga indikasi korupsi di PT Asabri (Persero).

"Perlu reformasi di bidang lembaga keuangan non bank (IKNB) baik asuransi maupun dana pensiun, dan lain-lain. Ini penting dan inilah saatnya kita melakukan reform," ujar dia ketika di Pertemuan Industri jasa keuangan di Jakarta, Kamis (16/1).

Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan, reformasi perlu dilakukan agar permasalahan yang terjadi di satu perusahaan tak memberikan efek domino ke seluruh industri terkait.

Sebelumnya, pemerintah telah melakukan reformasi di bidang jasa keuangan di kisaran tahun 2001-2005 akibat krisis moneter yang meruntuhkan industri perbankan dalam negeri.

Namun seiring berjalannya waktu kini industri perbankan telah berada dalam kondisi yang lebih stabil. "Dulu 2000-2005, pernah kita reform dan hasilnya sekarang stabilitas keuangan kita mulai baik. Jadi ada manfatnya tidak mudah tergoda dengan yang lain-lain sehingga lembaga keuangan non bank juga memerlukukan reformasi baik dari sisi pengaturan, sisi pengawasan dan permodalan," ujar Jokowi.