TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tidak hanya China yang masuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Kepulauan Natuna beberapa waktu lalu. Terdapat sejumlah negara lain yang masuk wilayah Indonesia tanpa izin.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Namun demikian, Prabowo enggan mengungkapkan nama-nama negara tersebut.

"Saya cukup sebut beberapa negara," ujar Prabowo.

Dia mengatakan semua pihak memiliki pemahaman yang sama yaitu kedaulatan adalah hal yang tidak bisa ditawar.

Ini merujuk pada klaim sepihak China atas wilayah perairan di Natuna Utara, Kepulauan Riau.

"Ada suatu pemahaman bersama kedaulatan itu memang tidak bisa ditawar-menawar," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengatakan perlu upaya khusus untuk menjaga kedaulatan negara.

Upaya tersebut adalah memiliki pertahanan yang kuat. Untuk memperkuat pertahanan, maka diperlukan investasi.

Baca: Presiden PKS: Saya dan Pak Prabowo Tidak Ada Masalah, Itu Hanya Jubirnya Saja Begitu

Baca: Wakil Menteri Luar Negeri RI Tegaskan Tidak Ada Negosiasi Soal Laut Natuna

"Kedaulatan itu memerlukan upaya khusus. Kedaulatan dan kemerdekaan itu harus dipertahankan dan pertahanan itu butuh investasi," ujar Prabowo.

Rapat kerja antara Prabowo Subianto dengan Komisi I DPR berlangsung tertutup.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar turut mengikuti rapat ini.

Prabowo menuturkan dalam rapat tersebut pemerintah dan Komisi I DPR sepakat untuk memperbarui alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Tujuannya adalah agar Indonesia mampu menjaga kedaulatan wilayahnya dari ancaman negara lain.