"Untuk meningkatkan pertahanan tentu kita perlu modernisasi alutsista kita, memperbaiki yang kita punya. Supaya kita punya kemampuan menegakkan kedaulatan kita," kata Prabowo.

Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menegaskan tidak akan ada negosiasi terkait Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.

Baca: Sohibul Iman Sebut Prabowo Subianto Jadi Tipis Telinga Jika Dikritik

Baca: Fadli Zon Jawab Kritik Politikus PKS Soal 7 Kali Kunjungan Kerja Prabowo Subianto ke Luar Negeri

Mahendra menjelaskan posisi Indonesia dalam hal ZEE sudah jelas, sesuai perjanjian hukum internasional.

"Posisi kita jelas dan diakui hukum internasional, UNCLOS 82, tidak ada keperluan untuk negosiasi ZEE Indonesia," ujar Mahendra.

Siap Perang

Anggota Komisi I DPR Fadli Zon menyatakan sikapnya terkait kasus kapal coast guard China yang memasuki wilayah perairan Natuna beberapa waktu lalu.

Fadli menegaskan diplomasi harus tetap dijalankan seiring dengan persiapan fisik secara militer.

"Menurut saya tegas diplomasi harus jalan, tapi eksistensi fisik kita secara militer di wilayah itu juga berjalan. Tidak bisa hanya diplomasi, tidak bisa hanya militer," ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Fadli mengatakan pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin tidak berkonfrontasi dengan China. Namun di sisi lain, ia menilai pemerintah harus mempersiapkan diri untuk perang.

Politikus Gerindra tersebut juga mengatakan pemerintah tak perlu bernegoisasi karena UNCLOS 1982 sudah memutuskan kawasan yang dimasuki China masuk perairan Indonesia.

"Tetapi kita harus prepare for the war untuk mempertahankan kedaulatan laut atau wilayah kita, jangan sampai kemudian kita dilecehkan. Jadi diplomasi juga penting, jalan hard atau offensive diplomacy juga sangat penting," kata dia.

"Itu jadi klaim sepihak China dan menurut saya itu adalah satu klaim primitif yang harus kita lawan. Tidak bisa tidak untuk itu," imbuh Fadli. (Tribun Network/mam/ras/dit)