"Strategi kita adalah kita akan memudahkan lulusan LPDP masuk BRIN. (mereka) tidak harus (menempati posisi) ASN, cukup PPPK supaya mereka merasa terwadahi oleh pemerintah," jelas Bambang.

Selain itu, ia menyadari bahwa selama ini kendala yang dihadapi para peneliti adalah mengenai hak paten.

Bambang pun menekankan bahwa kementeriannya akan membantu para peneliti ini untuk mengajukan paten ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Kami akan mendampingi orang yang mengajukan hak paten ke Kemenkumham," papar Bambang.

Lebih lanjut mantan Menteri PPN/Bappenas ini pun turut menyoroti industri kelapa sawit yang selama ini menjadi komoditas ekspor 'jagoan' bagi Indonesia.

Ia menilai bahwa para peneliti diaspora yang masih berada di luar negeri tentunya memahami secara pasti terkait peluang kerja sama untuk komoditas satu ini.

Sehingga Bambang pun mengakui bahwa pemerintah memang sangat menaruh harapan terhadap para diaspora tersebut.

"Terkait kerja sama dengan luar, yang mengalami benar tentang kelapa sawit adalah peneliti Indonesia yang bekerja di luar negeri, strategi kami adalah diaspora," pungkas Bambang.