Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VII DPR RI baru menggelar rapat kerja dengan Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (Menristek/BRIN) Bambang Brodjonegoro terkait sejumlah aspek.

Termasuk mengenai Rencana Strategis mengenai Hilirisasi Teknologi 5 Tahun ke Depan.

Menariknya, dalam raker tersebut, Wakil Ketua Komisi VII dari fraksi Golkar Alex Noerdin pun menanyakan 'ke mana' para diaspora yang dikirim oleh Presiden ke-3 RI sekaligus Menristek terdahulu almarhum Bacharuddin Jusuf Habibie, menimba ilmu di luar negeri ?.

Padahal saat ini pemerintah menekankan untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) demi memajukan perekonomian Indonesia, termasuk diantaranya adalah SDM yang berfokus pada bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).

Pembangunan SDM Unggul ini pun masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Pelajar yang dahulu dikirim Pak Habibie ke luar negeri, sekarang tidak berkontribusi bagi bangsa lagi, bagaimana untuk membawa ini semua kembali lagi?," ujar Alex, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020) sore.

Baca: Menristek Bambang Brodjonegoro Puji Kiprah IPB University dalam Pembangunan Bangsa

Baca: Langsung Datang ke Stadion, Diaspora Indonesia di Manila Tak Kecewa Meski Timnas U-23 Kalah

Baca: Menristek Bambang: Tax Deduction 300 Persen R&D di Indonesia untuk Rangsang Investasi dan Riset

Ia pun menyampaikan bahwa dalam mendorong keberhasilan menciptakan SDM unggul untuk riset dan inovasi ini, tentunya diharapkan Kemenristek bersinergi dengan komisi yang membidangi energi, riset dan teknologi serta lingkungan hidup itu.

"Pak menteri tidak bisa sendiri dalam hal ini, harus melibatkan kami, Komisi VII," jelas Alex.

Sementara itu, Menristek Bambang pun menjawab lengkap pertanyaan Alex, ia mengakui bahwa Indonesia memang begitu banyak memiliki para peneliti jebolan beasiswa yang diberikan pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Ia menjelaskan, saat ini para diaspora ini mayoritas telah memiliki pekerjaan yang menjamin kehidupan mereka di luar negeri.

"Benar, ada banyak sekali peneliti lulusan LPDP di luar negeri, mereka biasanya tetap bekerja di luar negeri karena belum ada rumahnya di sini, belum ada jaminan pekerjaan," kata Bambang.

Oleh karena itu, untuk memberikan prospek jaminan pekerjaan yang mumpuni demi membangun SDM Iptek tanah air, Bambang menyatakan pihaknya akan mencoba memasukkan mereka ke BRIN.

Menurutnya, para diaspora lulusan LPDP ini tidak harus menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), namun mereka bisa ditempatkan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).