Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sensus penduduk tahun 2020 akan menjadi tolak ukur pemerintah dalam menentukan kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang.

Selain itu, data penduduk juga menjadi tolak ukur kebijakan yang akan diambil berjalan efektif atau tidak.

Hal itu disampaikan Jokowi saat 'Pencanangan Sensus Penduduk 2020' di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Baca: Bima Arya Ungkap Kriteria Calon Ketua Umum PAN yang Akan Didukungnya

"Data yang akurat sangat penting untuk kebijakan yang tepat. Jangan sampai eksekusi program atau kebijakan tidak berpegang data akurat," kata Jokowi.

Jokowi juga menyebut, data kependudukan menjadi komoditas yang penting di dunia.

"Data adalah 'the new oil', bahkan lebih berharga dari minyak," ucap Jokowi.

Jokowi menyebut, saat ini jumlah penduduk di Indonesia 267 juta jiwa.

Ia memprediksi angka ini akan meningkat menjadi 319 juta penduduk pada tahun 2045.

Baca: Mahfud MD Akan Hubungi Polri dan Imigrasi Untuk Segera Deportasi Jurnalis Mongabay

Dengan penduduk sebanyak itu, kata Jokowi, data demografi dan persebaran menjadi penting untuk menentukan kebijakan pembangunan yang tepat.

"Data hasil sensus penduduk di 2020 selanjutnya akan dimanfaatkan untuk penyempurnaan data administrasi kependudukan yang dikelola Kemendagri sebagai wujud pengembangan statistik hayati," jelas Jokowi.

Baca: Jalan Medan Merdeka Timur Gambir Banjir, Ketinggian Air Capai 15 Sentimeter

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyelenggarakan sensus penduduk yang ketujuh pada 2020.

Sensus yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali itu bakal berbeda dengan pelaksanaan sensus pada tahun-tahun sebelumnya.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan pada tahun ini, BPS menggunakan metode kombinasi (combine method,red) yang menggabungkan pendataan mandiri secara daring pada 15 Februari hingga 30 Maret 2020 dan pendataan oleh petugas yang mendatangi rumah warga pada Juli 2020.