TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku telah menyusun langkah strategis guna mengantisipasi konflik khususnya di wilayah Papua saat pelaksanaan pilkada serentak 2020.

Apalagi, Papua jadi daerah yang selalu dianggap rawan di setiap perhelatan pesta demokrasi.

"Daerah rawan pasti kita akan lakukan analisis baik aparatur kemanan Kemendagri juga Bawaslu mengidentifikasi daerah rawan. Papua juga selama ini jadi daerah yang dalam pemilihan selau kita anggap rawan," kata Tito di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).

Mantan Kapolri ini mengatakan potensi konflik di Papua umumnya terjadi karena sistem Noken hingga perselisihan jumlah pemilih.

Noken dalam pemilu merupakan tata cara pemilihan yang digunakan.

Baca: Cara Kemendagri Cegah Pemilih Ganda di Pilkada 2020

Pada sistem ini, ada dua opsi jenis fungsi Noken. Pertama, pilihan suara dari seluruh anggota suku diwakilkan kepala suku masing-masing. Kedua, Noken (tas anyaman) punya fungsi jadi pengganti kotak suara

Meski dinyatakan sebagai tata cara pemilu yang sah oleh MK, opsi pertama kerap menuai konflik.

Guna mencegah terjadi silang pendapat, Kemendagri pada tahun ini mendorong penggunaan e-KTP di daerah-daerah pegunungan. Sensus penduduk juga tengah dilakukan.

"Kita akali dengan cara mendorong di daerah pegunungan pun diberlakukan E-KTP sensus dan lain-lain sedang berjalan sekarang," ungkap Tito.

Selain itu, Kemendagri juga akan melakukan mediasi kepada pihak-pihak yang berselisih.

Baca: Keluarga Jokowi Maju di Pilkada 2020, Pengamat Ingatkan Pentingnya Kualitas

Dalam rangka mengantisipasi hal yang tidak diinginkan lebih jauh seperti Kelompok Kekerasa Bersenjata (KKB), Tito menyebut akan terus memperkuat intelijen, melakukan operasi penegakkan hukum hingga menambah pasukan keamanaan lewat sistem rayonisasi.

"Kita perkuat dengan kegiatan intelijen, pendekatan kepada kelompok-kelompok, tersebut maupun operasi penegakan hukum bila perlu penambahan jumlah anggota. Menggunakan sistem rayonisasi dari daerah terdekat yang tidak ada pemilu untuk membantu yang ada pilkadanya," pungkas Tito.