TRIBUNNEWS.COM - Sudah hampir 100 hari masa kerja kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berjalan, terhitung sejak Kabinet Jokowi-Maruf dilantik pada 23 Oktober 2019.

Meski begitu, banyak gebrakan maupun kebijakan pemerintahan dalam Kabinet Indonesia Maju yang menjadi sorotan publik.

Satu diantaranya yakni kebijakan di bawah Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Belakangan ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga tengah disorot sejumlah kalangan karena kerap melakukan kunjungan ke luar negeri.

Bahkan Presiden Jokowi juga turut membela Prabowo saat rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2020, Kamis (23/1/2020).

Berikut rangkuman Tribunnews dari berbagai sumber terkait kinerja yang dilakukan Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo, dalam tiga bulan terakhir.

1. Perkuat Alutsista TNI

Menhan Prabowo Subianto sejak awal memang menekankan terkait pentingnya alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebagai instrumen pertahanan dan keamanan negara.

Bahkan gagasan ini sudah ia sampaikan sejak debat Capres pada 2019 lalu.

Sehingga sejak dilantik sebagai Menhan pada 23 Oktober 2019, selama enam bulan kedepan dirinya akan fokus pada modernisasi alutsista TNI.

Hal ini disampaikan oleh juru bicara Menhan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjutak.

"Sejak awal beliau menyatakan bahwasanya dua bulan sampai enam bulan pertama beliau akan fokus pada modernisasi alutsista," ujarnya yang dikutip dari Kompas.com.

Bahkan dalam mencapai hal tersebut, Prabowo telah mengunjungi tujuh negara.

Kunjungan kerja ini juga dalam rangka menjalankan tugas utama sebagai Menhan yakni, diplomasi pertahanan.

Dalam diplomasi pertahanan ini juga sebagai upaya alutsista TNI.

Sehingga negara-negara yang dikunjungi Prabowo pun merupakan produsen alutsista pertahanan global.

Namun Dahnil juga menyebut, bahwa pembelian alutsista juga sangat memakan waktu, mengingat proses yang sangat panjang.

Karena dalam pelaksanaannya, prinsip tepat guna, efisien, ekonomis harus dipertimbangkan.

Selain itu Terdapat dua pertimbangan yang diterapkan Prabowo dalam memodernisasi alutsista TNI, yakni faktor geostrategis dan geopolitik.

Sehingga Menhan RI ini tidak dapat gegabah dalam pembelian alutsista.

Adapun beberapa alutsista yang direncanakan dibeli oleh Indonesia mulai dari kapal perang hingga pesawat jet tempur.

Diketahui, Prabowo akan memperkuat choke point di sejumlah perbatasan Indonesia dengan memperbanyak kapal perang serta kapal laut.

Namun menurut penuturan Dahnil hal tersebut masih dalam proses pembahasan.

Sementara itu, dikutip dari Kompas.com Indonesia berniat membeli 48 jet tempur Rafale dari Perancis.

Rencana ini terungkap tak lama setelah kunjungan Prabowo ke Perancis pada 11-13 Januari 2020.

Namun saat dikonfirmasi dengan Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, sejauh ini belum ada pembelian alutsista dari luar negeri.

Sementara itu, seringnya kunjungan Prabowo ke luar negeri ini sempat mendapatkan kritikan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pernyataan ini diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

Mardani tidak merasa keberatan dengan adanya kunjungan ke luar negeri, asalkan memiliki tujuan jelas dan semua perlu disampaikan kepada publik secara transparan.

Mardani hanya mengingatkan bahwa seluruh pejabat publik selalu mendapatkan sorotan oleh publik,.

Mengingat kunjungan kerja yang dilakukan itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, serta uang yang digunakan merupakan uang negara.

Di sisi lain, Prabowo justru mendapat pembelaan dari Presiden Jokowi.

Menurut Jokowi, Prabowo ke luar negeri bukan untuk jalan-jalan melainkan dalam rangka memperkuat diplomasi pertahanan antar negara.

Jokowi bahkan menganggap pihak-pihak yang mengkritik hal tersebut tidak paham soal diplomasi pertahanan.

Presiden RI ini juga menyebut kunjungan kerja yang dilakukan Menhan ini juga dalam rangka mengecek alutsista yang  akan dibeli oleh Indonesia.

Adapun ketujuh negara yang dikunjungi Prabowo selama ia menjabat menjadi Menhan di Kabinet Indonesia Maju yang dikutip dari Kompas.com.

Malaysia pada 14 November 2019, Thailand pada 17 November, Turki pada 27-29 November, dan China 15 Desember.

Kemudian, disusul Jepang pada 20 Desember 2019, Filipina pada 27 Desember, dan terakhir ke Perancis pada 11-13 Januari 2020.

2. Polemik Natuna

Diberitakan sebelumnya, sejumlah kapal ikan milik China diketahui memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau pada 19 Desember 2019.

Dikutip dari Kompas.com, Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar ZEE Indonesia dan melakukan kegiatan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF).

Selain itu, Coast Guard China juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna karena China mengklaim sepihak.

Sontak permasalahan ini mendapat sorotan tajam dari sejumlah kalangan.

Namun dalam mengatasi masalah ini, Menhan Prabowo Suboianto memilih mengedepankan langkah damai dengan China.

Bahkan sikap yang ditunjukkan Prabowo dinilai kalah tegas dengan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi yang telah memanggil Dubes China dan menyampaikan protes kerasnya kala itu.

Prabowo mengaku pihaknya masih santai dan belum ada penambahan personel TNI untuk mengamankan di Perairan Natuna saat itu.

Namun, soal adanya tiga kapal asing asal China tersebut, pihaknya masih membahasnya untuk mencari suatu solusi dengan kementerian lain.

Termasuk berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Karena Prabowo menginginkan kasus ini dapat diselesaikan dengan baik, mengingat China merupakan negara sahabat Indonesia.

Meski demikian, menurut Dahnil, Prabowo sudah berulang kali menjelaskan kepada para pihak untuk dilakukan langkah-langkah yang tepat dalam persoalan Natuna ini.

Adapun pihak yang dimaksud yakni seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta pihak TNI.

Dimana Menteri KKP disarankan untuk segera melakukan maksimalisasi intensitas kegiatan ekonomi di Natuna Utara.

Sementara untuk TNI, Dahnil menyebut Prabowo mengintruksikan agar terus melakukan patroli di perairan Natuna.

Tak hanya itu, bahkan untuk upaya membuat kapal-kapal China ini pergi dari Natuna, Badan Keamanan Lau (Bakamla) telah menambah kekuatan di perairan tersebut.

Sejumlah armada dan personel juga dikerahkan untuk menangkal masuknya kapal China di perairan Natuna.

Di sisi lain, sengketa Natuna ini membuat Presiden Jokowi turun tangan untuk melakukan kunjungan kerja di wilayah tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Rabu (8/1/2020).

Dalam agendanya, Jokowi bertemu dengan ratusan nelayan di lokasi tersebut.

Dalam pertemuannya, Jokowi menegaskan, Natuna merupakan milik Indonesia.

Serta menegaskan tidak boleh ada tawar-menawar untuk kedaulatan.

Setelah bertemu nelayan, Jokowi menyambangi pelabuhan di Teluk Lampa Natuna tempat KRI Usman Harun bersandar.

Diberitakan, kunjungan Jokowi ini membawa pengaruh besar kepada pergerakan kapal-kapal China.

Usai kunjungan Presiden Joko Widodo kapal-kapal tersebut pergi dari wilayah sengketa itu.

3. Soal Kasus Asabri

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, menyatakan memberikan perhatian khusus terhadap dugaan kasus korupsi di tubuh PT Asabri.

Hal ini dikarenakan dugaan kasus korupsi Asabri ini menyangkut dengan TNI

Dari total aset PT Asabri Rp 35,188 triliun, berasal dari uang iuran pensiun prajurit TNI/Polri dan PNS TNI/Polri

Di mana dari total gaji pokok mereka setiap bulan dipotong 4,75 persen untuk iuran pensiun dan 3,25 persen untuk tunjangan hari tua,

Setelah mendapatkan informasi terkait kasus Asabri ini, Prabowo terus memantau sembari menunggu data dan laporan yang sedang disiapkan Kementerian BUMN.

Prabowo juga tengah mempelajari laporan-laporan yang disampaikan dari pihak auditor yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Prabowo hanya memastikan adanya dugaan kasus korupsi di Asabri tidak mengganggu dana pensiun prajurit.

Prabowo ingin memastikan keamanan dana tersebut.

Selain itu Menhan juga berusaha menenangkan para parjurit dan pensiunan TNI.

Diberitakan isu Asabri mulai mencuat dari pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Bahkan Mahfud mengatakan dugaan korupsi di Asabri tak kalah fantastis dari kasus Jiwasraya.

Mahfud MD menilai dugaan korupsi ini mencapai di atas Rp 10 trilun.

Namun adanya dugaan kasus korupsi ini telah dibantah oleh Direktur Utama (Dirut) PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), Sonny Widjaja.

Sonny mengungkapkan kepada para nasabah Asabri yang terdiri dari anggota instansi TNI, Polri, Kementerian Pertahanan, dan Kemenko Polhukam bahwa uang yang dikelola Asabri aman.

Dirut Asabri ini juga menghimbau masyarakat agar tidak menelan mentah-mentah mengenai berita negatif terkait Asabri.

Sementara itu, Asabri merupakan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

Asabri ini adalah asuransi Sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS di Departemen Pertahanan dan Polri. (*)

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma, Kompas.com/ Achmad Nasrudin Yahya/Reska K Nistanto/Fitria Chusna Farisa)