100 Hari Kerja Jokowi, Haris Azhar Soroti Mandeknya Kasus Pelanggaran HAM dan Korupsi Baru
Menurut Haris Azhar selama 100 hari pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, tidak ada tanda positif baik di masalah HAM maupun korupsi
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendiri Lokataru Foundation, Haris Azhar turut mengomentari 100 hari pemerintahan Jokowi-Maruf Amin tepat hari ini, Senin (27/1/2020).
Diketahui, 100 hari Jokowi-Maruf Amin dihitung sejak keduanya dilantik pada 20 Oktober 2019.
Baca: Anggota Dewas KPK sebut Izin Penggeledahan dan Penyitaan Berlaku 30 Hari
Di hari itulah, mereka mulai bekerja.
Menurut Haris Azhar selama 100 hari pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, tidak ada tanda positif baik di masalah HAM maupun korupsi.
"Tidak ada tanda-tanda positif, masih seperti dulu dan cenderung buruk. Beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi tidak ada yang diselesaikan Jokowi,"ucapnya di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (27/1/2020).
Justru di era Jokowi-Maruf Amin, Haris Azhar menyoroti banyaknya kasus baru korupsi dan penanganannya juga bertambah.
"Di jaman dia (Jokowi) justru banyak kasus baru. Dulu penanganan korupsi dilawan balik sama koruptornya. Tapi jaman Jokowi difasilitasi dengan undang-undang yang baru," tegasnya.
Rencana dan komitmen Jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM menurut Haris Azhar tidak ada yang berhasil.
Baca: Jokowi Pimpin Ratas Strategi Pertahanan dan Alusista di Samping Kapal Selam Cakra-401
Sehingga dia menilai periode 100 hari Jokowi-Maruf Amin ini sudah mencerminkan bagaimana sisa 4 tahun ke depan yang lebih suram.
"Jadi sebetulnya saya mau bilang bahwa periode Jokowi di 100 hari ini sudah jadi cermin bagaimana sisa 4 tahun lebih ke depan akan lebih suram. Karena kalau lihat grafik 5 tahun lalu juga buruk kan. Jadi ke depan juga bakal tetap buruk dan bahkan mungkin akan lebih buruk," tambahnya.
