TRIBUNNEWS.COM - Pendiri Lokataru Foundation, Haris Azhar turut soroti 100 hari kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Sejak dilantik pada 23 Oktober 2019, Jokowi-Ma'ruf telah melakukan banyak gebarakan maupun kebijakan dalam pemerintahannya.

Namun, menurut Haris hal itu tidak memberikan sinyal positif dalam kemajuan Indoneisa.

Bahkan ia menilai kepemimpinan Jokowi di periode kedua ini masih buruk.

"Tidak ada anda-tanda positif, masih seperti dahulu dan cenderung buruk," ujarnya yang dilansir dari YouTube Kompas Tv, Senin (27/1/2020).

Aktivis HAM ini menyebut, Jokowi belum terlihat ingin menuntaskan pelanngaran HAM yang ada di Indonesia ini.

Ia mengatakan dalam kepemimpinan Jokowi justru yang terlihat mandeknya kasus pelanggaran HAM ini.

"Beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi, enggak ada yang diselesaikan Jokowi," jelasnya.

Haris menyebut, dalam periode kedua ini justru timbul kasus-kasus baru.

Terutama munculnya Undang-Undang KPK yang baru.

Menurutnya hal ini semakin memperlihatkan bahwa pemerintahan yang dipimpin Jokowi ini justru mendukung para koruptor.

"Tapi di zamannya dia malah justru banyak kasus-kasus baru," ujarnya.

"Dulu penanganan korupsi itu dilawan balik sama koruptornya,' kata Haris.

"Tapi zaman Jokowi difasilitasi dengan undang undang yang baru. Jadi Jokowi sebenarnya suporter koruptor gitu," imbuhnya.