Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

100 Hari Kerja Jokowi-Ma'aruf Amin, Moeldoko Tegaskan Sebagai Prestasi, Bukan Sensasi

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Ma'aruf Amin akan memasuki 100 hari pada Kamis (30/1/2020).

Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Garudea Prabawati
zoom-in 100 Hari Kerja Jokowi-Ma'aruf Amin, Moeldoko Tegaskan Sebagai Prestasi, Bukan Sensasi
Seno Tri Sulistiyono/Tribunnews.com
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 

Terutama munculnya Undang-Undang KPK yang baru.

Menurutnya hal ini semakin memperlihatkan bahwa pemerintahan yang dipimpin Jokowi ini justru mendukung para koruptor.

"Tapi di zamannya dia malah justru banyak kasus-kasus baru," ujarnya.

"Dulu penanganan korupsi itu dilawan balik sama koruptornya,' kata Haris.

s
Haris Azhar sebut Presiden Jokowi Suporter Koruptor (YouTube Kompas Tv)

"Tapi zaman Jokowi difasilitasi dengan undang undang yang baru. Jadi Jokowi sebenarnya suporter koruptor gitu," imbuhnya.

Aktivis antikorupsi ini juga melihat kedepan Indonesia akan suram dengan kepemimpinan Jokowi.

"Jadi sebetulnya saya mau bilang bahwa periode Jokowi di 100 hari ini sudah jadi cermin bagaimana sisa 4 tahun lebih ke depan akan lebih suram," tegasnya.

Berita Rekomendasi

Sebelumnya Haris Azhar juga sempat mengkritik kinerja Jokowi-Maruf yang baru berjalan satu bulan kala itu.

Menurutnya, langkah-langkah yang diambil Jokowi pada satu bulan ini menunjukkan kearah sibuk pada diri sendiri.

"Ini masih pada momentum mereka ini masih happening, masih senang, terus masih mencoba bagi - bagi mengisi beberapa kursi di runutan di bawahnya," ujarnya dilansir dari kanal YouTube Najwa Shihab, Senin (27/1/2020).

Ia juga menambahkan, pemerintahan Jokowi saat ini masih sibuk dengan persoalan - persoalan yang menyedot perhatian masyarakat terkait sosok.

"Dalam sebulan ini masih sibuk pada soal merombak posisi orang - orang, masih sibuk soal Ahok, saya si tidak ada masalah sama Ahok, positif negatif bisa kita bahas, tapi orang tersedot lagi soal sosok dan posisi," imbuhnya.

Menurut Haris, kebijakan Jokowi belum masuk dalam wilayah substansi.

"Namun menurut saya belum masuk kewilayah zona -zona substansi yang masyarakat sibuk represi terdesak oleh kebijakan - kebijakan 5 tahun lalu," ujar Haris.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani/Isnaya Helmi Rahma)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas