TRIBUNNEWS.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, membantah jika pernah mengatakan Harun Masiku berada di Singapura.

Diketahui, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP-P) tersebut, menjadi buronan KPK.

Firli Bahuri pun menyebut bahwa yang melakukan rilis berita pertama kali adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

"Saya tidak pernah menyampaikan bahwa Harun Masiku ada di luar negeri. Yang rilis pertama adalah Menkumham," kata Firli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

Sehingga, keberadaan dari Harun Masiku merupakan wewenang Menkumham dan Dirjen Imigrasi, untuk menjelaskan kepada Komisi III.

"Silakan Menkumham yang diekspos karena itu di luar domain saya. Walaupun saya tahu diberitahu oleh Menkumham, tapi saya tidak pernah bicara," katanya.

Firly mengatakan, tugas KPK adalah bertanggungjawab mencari dan menangkap Harun Masiku.

"Jadi sebaiknya mungkin hal itu bapak tanya ke Menkumham, bukan tanya saya, tapi untuk mencari Masiku itu tanggungjawab saya selaku ketua dan jajaran KPK. itu jawab saya," imbuhnya.

Ketua KPK ini mengaku kesulitan untuk mencari keberadaan Harun Masiku, karena sikap yang tidak kooperatif.

Harun dinilai menghindari proses hukum dan penangkapan oleh KPK atas kasus dugaan suapnya.

"Namanya orang berupaya untuk menghindari proses hukum, itu pasti ada," ujar Firli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

"Semua orang yang akan dilakukan penangkapan pasti tidak ada yang suka ditangkap," jelasnya.

Pihaknya telah mencari keberadaan Harun dari rumah keluarga hingga beberapa daerah di Indonesia.

"Dari sekian banyak lokasi yang kita duga, misalnya terkait dengan keluarga, istri, anak, dan mertuanya, beberapa daerah itu tidak ada," kata dia.