Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Indonesia siap mengembangkan peralatan alutsistanya melalui percepatan pengembangan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) atau Drone Elang Hitam Kombatan, EH-4 dan EH-5.

Spek tersebut digadang untuk menyamai Drone CH-4 Rainbow buatan RRC atau Tiongkok.

Seperti yang disampaikan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet tentang industri pertahanan di PT.PAL, Surabaya, Jawa Timur, Senin (27/01).

Ia mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan untuk mendorong program pengembangan Drone tipe Medium Altitude Long Endurance (MALE) atau disebut PUNA MALE.

Baca: Jelang Imlek, BPPT Modifikasi Cuaca Antisipasi Curah Hujan Lebat di Jabodetabek

Baca: Soal Isu Cuaca Ekstrem 11-12 Januari, Ini Langkah Antisipatif Pemerintah

Baca: 22 Ton Garam Disiapkan untuk Distribusikan Hujan Agar Tidak Jatuh di Wilayah Jakarta dan Sekitarnya

"Presiden di Ratas menegaskan untuk mendorong pengembangan PUNA MALE Elang Hitam, dan pengembangan Alutsista buatan lokal lainnya," ujar Hammam, usai mengikuti Ratas Kabinet.

Ia kemudian menegaskan pihaknya siap melakukan akselerasi pengembangan Drone Elang Hitam.

Hal ini akan dilakukan BPPT bersama Konsorsium PUNA MALE Kombatan yang terbentuk pada tahun 2017 lalu.

Perlu diketahui, selain BPPT, konsorsium itu beranggotakan Kementerian Pertahanan melalui Ditjen Pothan dan Balitbang, TNI-AU (Dislitbangau), ITB (FTMD), BUMN melalui PT Dirgantara Indonesia dan PT Len Industri.

Sedangkan pada 2019, LAPAN baru masuk sebagai anggota konsorsium dan ikut ambil bagian dalam pengembangan PUNA MALE Kombatan.

Upaya percepatan pengembangan Drone buatan lokal ini ditujukan untuk memperoleh PUNA MALE dengan spek Kombatan atau Unmaned Combat Aerial Vehicle (UCAV).

Jangka wakti pengembangannya pun dipercepat, dari sebelumnya tahun 2024 menjadi 2022.

"Diperlukan percepatan agar PUNA MALE Kombatan tersertifikasi, dapat digeber untuk siap terbang pada Tahun 2022. Dengan adanya isu seperti kedaulatan di Natuna, maka kesiapan misi pesawat PUNA MALE Kombatan ini sangat diperlukan. Sehingga PUNA MALE Kombatan diperlukan sesegera mungkin," tegas Hammam.

Ancaman militer maupun non militer berupa pelanggaran batas wilayah perbatasan, terorisme dan separatisme, kerap terjadi karena kurangnya antisipasi.

Oleh karena itu, kebutuhan akan PUNA MALE Kombatan sangat diperlukan dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Hammam menambahkan bahwa percepatan pembuatan MALE Kombatan ini dilakukan dengan melengkapi desain Drone Elang Hitam (EH-1) menggunakan sistem persenjataan, menjadi desain PUNA MALE Kombatan EH-4 dan EH-5.

Awalnya program PUNA MALE Kombatan EH-4 dan EH-5, target pengembangannya tersertifikasi di Tahun 2024.

Sedangkan EH-1, EH-2, EH-3 pengembangannya di tahun 2020-2022.

Namun pengembangan EH-4 dan EH-5 pun dimajukan sesuai target tiga PUNA MALE Kombatan lainnya.

Hammam optimis bahwa 2022 Indonesia akan memiliki 5 drone hasil buatan dalam negeri.

"Dengan persetujuan Presiden Joko Widodo pada Ratas tadi, maka Drone Elang Hitam Kombatan EH-4 dan EH-5, akan dikembangkan pada tahun 2020-2022 juga bersama dengan EH-1,2,3. Disinilah terjadi percepatan pengembangan, sehingga tahun 2022 kita akan miliki 5 drone yang karya anak bangsa, yang setara Drone CH-4 buatan RRC," kata Hammam.

Pesawat tanpa awak Elang Hitam, juga dirancang agar dapat berfungsi sebagai pesawat PUNA MALE ISTAR, yakni dapat digunakan untuk misi intel atau spionase, pengawasan, mengakuisisi target, serta mengumpulkan informasi terkait targetnya.

"Jadi Drone Elang Hitam juga dilengkapi fungsi ISTAR, yaitu Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance, dan weapon system atau sistem persenjataan," papar Hammam.

Melalui fungsi yang lengkap itulah, tentu Drone Elang Hitam ini dapat menjadi wahana penting bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan NKRI, baik di wilayah darat maupun laut melalui pantauan udara.

"Drone Elang Hitam ini akan menjadi semacam 'CCTV di Langit Nusantara', guna menjaga kedaulatan. Khususnya terkait pengawasan baik di wilayah darat maupun laut, melalui pantauan udara. Khususnya untuk mengintai di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar di Indonesia. BPPT bersama konsorsium dengan semangat merah putih tentu siap mewujudkannya," tutur Hammam.

Ke depannya, mantan Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam (TPSA) BPPT itu pun mengusulkan bahwa Indonesia juga harus mulai memikirkan pengembangan sistem pertahanan atau Alutsista anti Drone.

"Hal ini seperti yang sudah dilakukan Turki, sistem pertahanan anti Drone nya terus dikembangkan. Seperti dengan menggunakan laser. Kami sudah mulai melakukan kliring atau penguasaan teknologi untuk sistem tersebut," pungkas Hammam.