TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Panitia Kerja (Panja) Permasalahan Asuransi Jiwasraya Komisi VI DPR Aria Bima tidak memperdulikan adanya kabar penyelesaian Jiwasraya hanya untuk menjatuhkan pejabat negara.

"Hal-hal yang muncul berseliweran dan spekulasi mengkaitkan dengan upaya tertentu, menjatuhkan menteri dan lain sebagainya, kami berprinsip anjing menggonggong kafilah tetap berlalu," ujar Aria saat rapat Panja Jiwasraya dengan Menteri BUMN Erick Thohir di ruang Komisi VI, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Aria menjelaskan, Panja ini seseuatu bentuk keseriusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk turut serta menyelesaikan gagal bayar polis Jiwasraya sebesar Rp 12,4 triliun.

Baca: Erick Thohir: Jiwasraya Sangat Sakit, Kesulitan Bayar Klaim Rp 16 Triliun

"Kami tidak melihat persoalan (kabar menjatuhkan menteri), bagian ranah yang perlu kami selesaikan," ucap Aria.

Menurut Aria, Panja Jiwasraya telah dibentuk ditiga komisi, yaitu Komisi VI, Komisi XI dan Komisi III.

"Kami sangat berharap dengan panja-panja di DPR, rakyat paham dan ikut bisa mengawasi penyelesaian yang sangat ini juga dilakukan pemerinyah," tutur Aria.

Baca: Ketua Panja Jiwasraya: Terakhir, Demokrat Kirim 2 Anggotanya

Mengutip Kompas.com, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melarang anggota DPR dari partainya ikut berpikir bahwa pembentukan panitia kerja (panja) terkait kasus Jiwasraya bertujuan untuk menjatuhkan sejumlah pejabat negara.

"Kepada para kader Demokrat yang menjadi anggota DPR RI dengan tegas saya larang untuk ikut-ikutan berpikir yang tidak benar itu. Itu salah besar (ikut-ikutan)," tulis SBY seperti dikutip dari catatan yang diunggah melalui akun Facebook-nya, Senin (27/1/2020).

Baca: Rapat dengan Panja Jiwasraya, Erick Thohir Janji Dana Nasabah Cair Mulai Akhir Maret

SBY mengatakan, saat kasus Jiwasraya makin ramai dibicarakan, DPR mewacanakan desakan untuk membentuk Pansus. Tujuannya agar kasus besar Jiwasraya bisa diselidiki dan diselesaikan secara tuntas.

Bahkan, kata SBY, menurut sejumlah anggota DPR dari Partai Demokrat, kalangan dari partai koalisi pendukung pemerintah juga menggebu-gebu untuk membentuk Pansus.

Baca: Bentuk Satgas Investasi, Kapolri Bakal Gandeng OJK dan BI

"Tentu ini menarik. Meskipun belakangan kita ketahui bahwa koalisi pendukung pemerintah lebih memilih panja. Bukan pansus," tutur Presiden keenam RI itu.

SBY mengaku melakukan penggalian lebih lanjut tentang alasan pihak-pihak yang semula ingin ada pansus.

Hasilnya membuat ia terkejut karena ada niat untuk membidik dan menjatuhkan sejumlah tokoh dalam kasus Jiwasraya, yakni Menteri BUMN sebelumnya Rini Soemarno, Menteri BUMN saat ini Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Presiden Joko Widodo.

"Alasannya sungguh membuat saya “geleng kepala”. Katanya... untuk menjatuhkan sejumlah tokoh. Ada yang “dibidik dan harus jatuh” dalam kasus Jiwasraya ini," kata SBY

"Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan," ujar dia.