TRIBUNNEWS.COM - Ronny Sompie dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly pada Selasa (28/1/2020).

Pencopotan ini terjadi akibat Ronny memberikan pernyataan berbeda soal politisi PDIP, Harun Masiku.

Harun Masiku diduga melakukan penyuapan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

Suap tersebut dilakukan agar Wahyu bersedia memroses pergantian DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW).

Terkait pencopotan Ronny Sompie, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengungkapkan dugaannya.

Dikutip Tribunnews dari Kompas.com, Isnur mengatakan Ronny dicopot terkait kasus Harun masiku.

"Ya, jelas itu sangat berkaitan," ujar Isnur, Selasa (28/1/2020).

Ia pun menyebutkan, seharusnya bukan hanya Ronny yang dicopot dari jabatannya, namun juga Yasonna.

Hal serupa juga disampaikan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana.

Dalam keterangan tertulisnya, Ramadhana mengatakan lebih baik Menkumham Yasonna Laoly lah yang dicopot dari jabatannya.

Pasalnya, menurut Kurnia, Yasonna menyampaikan pernyataan tak valid terkait keberadaan Harun Masiku.

"Lebih baik Yasonna Laoly juga dicopot oleh Presiden Jokowi."

"Sebab, bagaimana pun dia merupakan otoritas tertinggi Kementerian Hukum dan HAM," kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Senin, dilansir Kompas.com.

"Faktanya dia telah berkata tidak sesuai dengan fakta terkait keberadaan Harun Masiku."

"Jadi harusnya Yasonna ikut bertanggung jawab atas situasi hari ini," imbuh dia.

Sebelumnya, Yasonna telah mengungkapkan alasannya mencopot Ronny Sompie.

Mengutip Kompas.com, ia mengatakan, pencopotan Ronny agar mempermudah penyelidikan keterlambatan informasi kepulangan Harun Masiku.

"Untuk supaya terjadi betul-betul hal yang independen, supaya jangan ada terjadi conflict of interest nanti."

"Saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi dan Direktur Sisdiknya. Direktur Sistem Informasi Keimigrasian," jelas Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Yasonna pun berharap, dicopotnya Ronny bisa membuat penyelidikan tim independen terlaksana secara baik.

Diketahui, Yasonna sebelumnya telah meminta tim independen yang terdiri Direktorat Siber Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), dan Ombudsman.

"Artinya difungsionalkan supaya tim independen ini bisa berjalan dengan baik."

"Karena saya mau ini betul-betul terbuka dan tim nanti bisa melacak mengapa terjadi delay, mengapa data itu tersimpan di PC bandara terminal 2," tandas dia.

Komentar Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan mengomentari pencopotan Ronny Sompie sebagai Dirjen Imigrasi oleh Menkumham Yasonna Laoly.

Dikutip dari Kompas.com, ia meminta untuk menanyakan langsung ke Yasonna terkait Ronny.

"Itu tanya ke Menkumham," kata Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Puskesmas Cimahi, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020).

Ia juga tak menanggapi saat ditanya soal tindakan apa yang akan dilakukan terkait kebijakan Yasonna.

Jokowi hanya berjalan melewati wartawan.

Yasonna akan dipanggil Komisi III

Terkait pencopotan Ronny Sompie, Yasonna Laoly akan dipanggil Komisi III DPR.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPR, Herman Hery pada Rabu.

Dilansir Kompas.com, Herman mengungkapkan pemanggilan Yasonna akan dilakukan minggu mendatang.

Dalam agenda tersebut, Yasonna diminta memberi keterangan soal Ronny di Rapat Kerja bersama Komisi III.

"Untuk lebih jelasnya, kita akan bersama-sama dengar keterangan Menkumham pada Rapat Kerja dengan Komisi III yang akan diagendakan minggu depan," ungkap Herman.

Lebih lanjut, Herman mendukung Yasonna yang akan membentuk tim independen untuk mengusut informasi soal kepulangan Harun Masiku.

"Langkah ini bertujuan agar tidak terjadi konflik kepentingan antara Tim Independen dan Dirjen Imigrasi dalam pengusutan hal tersebut," kata Herman.

"Saya tetap mendorong Menkumham agar segera melaporkan hasil kerja tim independen ini secara terbuka kepada publik."

"Harapannya, error system seperti ini tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang," tandas dia.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, Kompas.com/Dani Prabowo/Ardito Ramadhan/Rakhmat Nur Hakim/Haryanti Puspa Sari)