Sekjen Perindo: Kalau Bisa Parliamentary Threshold Tetap 4 Persen
Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq tidak setuju dengan wacana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 5 hingga 7 persen.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ahmad Rofiq tidak setuju dengan wacana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 5 hingga 7 persen.
Diketahui, ambang batas parlemen pada Pemilihan Legislatif 2019 sebesar 4 persen.
Hal itu dikatakannya usai menghadiri silaturahmi antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan sejumlah sekjen partai politik non-parlemen.
Baca: Kronologi Mantan Bupati Nias Selatan Dilempar Kotoran Babi, Warga Menilai Ada Unsur Politik
"Partai-partai yang tidak lolos Parliamentary Threshold (PT) memang menghendaki kalau bisa PT itu ditahan di angka 4 persen sebagai bagian dari pematangan demokrasi ke depan," kata Ahmad Rofiq di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Ia menilai PT 4 persen tersebut sebagai upaya membuat konsolidasi demokrasi di Indonesia matang.
Ahmad Rofiq juga menyebut angka 4 persen sudah sangat tinggi.
Baca: Usulan PDIP Parliamentary Threshold 5 Persen, PAN: Indonesia Kembali ke Orde Baru
"Harapannya dengan ambang batas parlemen ini konsolidasi demokrasi akan berjalan dengan baik dan 4 persen itu sudah sangat besar," ujarnya.
Usulan kenaikan ambang batas parlemen sebelumnya diusulkan PDI Perjuangan.
Usulan tersebut merupakan hasil rekomendasi Rakernas I PDI Perjuangan.
Baca: Di Posko Pengadegan, Mendagri Tito Serahkan Dokumen ke Warga Korban Banjir
Satu di antara sembilan rekomendasi itu, PDIP akan memperjuangan mengubah Undang-undang Pemilu untuk mengembalikan penggunaan sistem proporsional daftar tertutup, peningkatan ambang batas parlemen sekurang-kurangnya lima persen, pemberlakuan ambang batas parlemen secara berjenjang.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyambut baik usulan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 5 persen yang disampaikan PDI Perjuangan.
Politikus Partai Golkar tersebut bahkan mengusulkan ambang batas parlemen 6 hingga 7 persen.
"Jadi kalau 4 persen saya mengusulkan 6 sampai 7 persen ke depan. Itu usulan yang sangat bagus menurut saya. Bahkan kalau saya akan mengusulkan kepada Golkar nanti perlu 7 persen untuk ambang batas Pemilu 2024 mendatang," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).
