TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Waki Ketua Komisi VI Martin Manurung menyesalkan adanya persoalan gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya (Perseroan) sebesar Rp 12,4 triliun.

Menurutnya, pengawasan di tubuh perusahaan asuransi pelat merah itu sudah banyak, mulai dari komisaris, komite, auditor dan eksternalnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Ini jadi fokus Panja Jiwasraya, banyak pengawas kok kenapa bobol?" papar Martin di komplek parlemen, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Baca: Aria Bima Ogah Pedulikan Kabar Panja Jiwasraya Untuk Jatuhkan Pejabat Negara

Baca: Erick Thohir: Jiwasraya Sangat Sakit, Kesulitan Bayar Klaim Rp 16 Triliun

Martin yang merupakan politikus NasDem menyebut, dalam penyelesaian Jiwasraya perlu melakukan restrukturisasi perusahaan terlebih dahulu agar nilai atau asetnya menjadi naik.

"Kita pilah-pilih mana yang bernilai sampah, dan mana yang masih bernilai bagus," ucap anggota Panja Permasalahan Asuransi Jiwasraya itu.

"Ada juga aset yang 11 juta nasabah yang tidak masalah, kami fokus yang 17 ribu nasabah yang bermasalah yang ikut JS Saving Plan," sambung Martin.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengakui perusahaan asuransi plat merah itu tengah kesulitan membayar klaim pemegang polis senilai Rp 16 triliun.

"Kondisi Jiwasraya saat ini sangat sakit dan kesulitan. Punya kewajiban bayar klaim atau polis Rp 16 triliun dan kekurangan solvabilitas Rp 28 triliun," kata Erick.

Sebagai informasi, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mempunyai kewajiban untuk membayar klaim senilai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo per September-Oktober 2019.

Erick mengatakan pencairan dana untuk nasabah Jiwasraya bisa dilakukan secara bertahap mulai akhir Maret tahun ini.