100 Hari Kerja Jokowi, Pengamat Politik Sebut Yasonna Laoly Layak Direshuffle dari Kabinet
Pengamat Politik menilai dalam 100 hari kerja Jokowi, Menkumham Yasonna Laoly layak untuk direshufffle.
Penulis: Faisal Mohay
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik, Ubaidillah Badrun menanggapi 100 hari kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Menurutnya permasalahan utama dalam 100 hari kerja Jokowi adalah penegakkan hukum.
Bahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly merupakan Menteri yang layak di reshuffle dari kabinet.
"Saya kira mungkin jika kita memberikan otoritas pada Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet untuk 100 hari kerja ini. Saya kira Menkumham mungkin adalah Menteri yang cukup layak untuk direshuffle," ujarnya dilansir melalui YouTube official iNews (30/1/2020).
Hal ini dikarenakan Menkumham pernah membuat pernyataan yang salah.
Selain Menkumham, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian perlu dievaluasi menurutnya.
"Yang lainnya mungkin dibawahnya itu. Sebetulnya Menteri Ekonomi menurut saya perlu dievaluasi," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menjadi sorotan publik karena didemo ribuan warga Tanjung Priok di kantornya Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Adapun pernyataan Yasonna yang dipersoalkan adalah ucapan Yasonna dalam acara 'Resolusi Pemasyarakatan 2020 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS)' di Lapas Narkotika Kelas IIA Jatinegara, Jakarta, Kamis (16/1/2020) lalu, dikutip dari Kompas.com.
Ketika itu, Yasonna Laoly menilai kemiskinan merupakan sumber tindakan kriminal.
Menurut Yasonna, semua pihak harus membantu menyelesaikan masalah tersebut.
Dia sempat membandingkan antara kawasan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Menteng Jakarta Pusat.
Dalam perbandingannya, dia menyebut, Tanjung Priok banyak melahirkan tindak kriminal karena tingkat perekonomian yang miskin.
Sedangkan hal sebaliknya terjadi di kawasan permukiman Menteng.
