TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ILUNI UI telah menggelar diskusi bertajuk "Skandal Dugaan Korupsi pada Perusahaan Asuransi Negara" di Kampus UI Salemba, Rabu (29/1/2020) kemarin.

Dalam diskusi tersebut hadir Herman Khaeron (Anggota Komisi VI DPR RI), M. Jibriel Avessina (Policy Center ILUNI UI), Hotbonar Sinaga (Mantan Dirut Jamsostek), dan Said Didu selaku pengamat BUMN.

Baca: Respons Istana Sikapi Pernyataan SBY Soal Kasus Jiwasraya

Jibriel Avessina mengungkapkan diskusi tersebut bertujuan sebagai sumbangsih pemikiran ILUNI UI untuk membangun perekonomian negara.

“Salah satunya kita ingin agar ke depannya perusahaan BUMN bisa lebih baik, tanpa korupsi, dan berkonstribusi buat kemajuan Indonesia," tambah Jibriel dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (30/1/2020).

Jibriel mengatakan, Pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang mengatur secara spesifik aturan perusahaan asuransi milik negara.

Sebab, kasus Jiwasraya dan Asabri membuktikan bahwa tata kelola BUMN masih belum optimal.

“Regulasi ini dibuat agar potensi moral hazard bisa diredam," kata ahli perilaku politik ini.

Sementara itu, Said Didu menyoroti terkait penerapan good corporate governance di setiap perusahaan BUMN sehingga memungkinkan terbukanya celah untuk terjadinya pelanggaran.

“Harusnya perusahaan-perusahaan BUMN bisa jadi contoh penerapan buat perusahaan swasta, karena BUMN punya akses lebih besar," tutur mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini.

Said Didu menambahkan, budaya perusahaan BUMN memang buruk dan membuka celah-celah untuk oknum-oknum melakukan penyimpangan.

Padahal, perusahaan semacam Jiwasraya dan Asabri punya pengawasan lebih dari Otoritas Jasa Keuangan.

“jangan-jangan ada kekuasaan dari luar yang sengaja mengintervensi, sengaja merampok secara besar-besaran. Apalagi momentumnya pas dengan Pilpres kemarin," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Herman Khaeron yang kini duduk sebagai mitra kerja Kementerian BUMN melihat ada pengawasan dari Pemerintah yang terkesan lalai dan tidak fokus.

Padahal, sebelum kasus ini bergulir, Jiwasraya memperoleh laba yang cukup baik.

“Kita patut menduga kenapa di 2019 labanya jadi minus, kemungkinan paling besarnya adalah salah pembelian investasi pada perusahaan gorengan,” ucap Herman.

Herman Khaeron juga memberikan atensi kepada para nasabah-nasabah yang saat ini menjadi korban atas kesalahan oknum-oknum di Jiwasraya dan Asabri.

Herman mengingatkan total kerugian di Jiwasraya yang terindikasi sebesar Rp. 13,7 T harus ditunaikan sebelum berpikir mencari keuntungan lainnya.

“Nasabah yang 5,5 juta itu harus didahulukan, karena ini menyangkut kepercayaan publik pada perusahaan asuransi, BUMN, dan negara," tambah Herman.

Langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang berniat melakukan revolusi di jajaran BUMN tentu patut diberikan apresiasi.

Selama ini publik banyak disuguhkan bahwa BUMN dalam kondisi yang baik dan untung, nyatanya terdapat banyak hal yang patut dibenahi.

Peran BUMN tentu sangat penting bagi pembangunan negara.

Strategi Erick Thohir tersebut mendapatkan apresiasi dari Hotbonar Sinaga dalam melakukan “bersih-bersih” di BUMN.

Pria yang pernah menjabat sebagai Dirut Jamsostek itu berkeyakinan langkah Erick Thohir cukup tepat dalam memetakan masalah-masalah tidak terlihat, termasuk menemukan solusi efektif.

“Kita harus apresiasi langkah Pak Erick, BUMN perlu dibenahi karena ini jadi tulang punggungnya negara," pungkas lulusan Magister Manajemen FE UI itu.

Sementara itu, Hotbonar memgkritik langkah Erick Thohir yang saat ini mewacanakan holdingisasi pada beberapa sektor industri, termasuk keuangan.

Bagi Hotbonar, wacana ini tidak efektif dan justru membuat transformasi BUMN semakin kacau. 

“Sampai hari ini saya bingung dengan konsep holdingisiasi seperti apa, mekanismenya bagaimana, dan tujuan akhirnya apa," katanya.

Diskusi ini diharapkan mampu melahirkan pemikiran-pemikiran yang solutif untuk mengurai benang kusut atas skandal korupsi dalam Jiwasraya dan Asabri.

Baca: Menteri BUMN: Kasus Jiwasraya Bukanlah Permasalahan yang Ringan

Sehingga ke depannya, Indonesia akan lebih maju dengan memiliki perusahaan-perusahaan negara yang mapan, mandiri, dan berkonstribusi untuk bagi masyarakat.

"ILUNI UI mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawal kasus ini sampai kepada akarnya. Harapannya, kasus serupa tidak akan terjadi kembali di masa mendatang," tutup Ketua ILUNI UI Herzaky.