TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ILUNI UI telah menggelar diskusi bertajuk "Skandal Dugaan Korupsi pada Perusahaan Asuransi Negara" di Kampus UI Salemba, Rabu (29/1/2020) kemarin.

Dalam diskusi tersebut hadir Herman Khaeron (Anggota Komisi VI DPR RI), M. Jibriel Avessina (Policy Center ILUNI UI), Hotbonar Sinaga (Mantan Dirut Jamsostek), dan Said Didu selaku pengamat BUMN.

Baca: Respons Istana Sikapi Pernyataan SBY Soal Kasus Jiwasraya

Jibriel Avessina mengungkapkan diskusi tersebut bertujuan sebagai sumbangsih pemikiran ILUNI UI untuk membangun perekonomian negara.

“Salah satunya kita ingin agar ke depannya perusahaan BUMN bisa lebih baik, tanpa korupsi, dan berkonstribusi buat kemajuan Indonesia," tambah Jibriel dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (30/1/2020).

Jibriel mengatakan, Pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang mengatur secara spesifik aturan perusahaan asuransi milik negara.

Sebab, kasus Jiwasraya dan Asabri membuktikan bahwa tata kelola BUMN masih belum optimal.

“Regulasi ini dibuat agar potensi moral hazard bisa diredam," kata ahli perilaku politik ini.

Sementara itu, Said Didu menyoroti terkait penerapan good corporate governance di setiap perusahaan BUMN sehingga memungkinkan terbukanya celah untuk terjadinya pelanggaran.

“Harusnya perusahaan-perusahaan BUMN bisa jadi contoh penerapan buat perusahaan swasta, karena BUMN punya akses lebih besar," tutur mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini.

Said Didu menambahkan, budaya perusahaan BUMN memang buruk dan membuka celah-celah untuk oknum-oknum melakukan penyimpangan.

Padahal, perusahaan semacam Jiwasraya dan Asabri punya pengawasan lebih dari Otoritas Jasa Keuangan.

“jangan-jangan ada kekuasaan dari luar yang sengaja mengintervensi, sengaja merampok secara besar-besaran. Apalagi momentumnya pas dengan Pilpres kemarin," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Herman Khaeron yang kini duduk sebagai mitra kerja Kementerian BUMN melihat ada pengawasan dari Pemerintah yang terkesan lalai dan tidak fokus.