Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) dan Jepang telah berhasil melakukan evakuasi terhadap warganya di Wuhan, China, pusat penyebaran virus Corona.

Namun Indonesia dan sejumlah negara lain masih belum berhasil karena terbelenggu dengan kebijakan pemerintah China yang melarang masyarakat di Wuhan berpergian keluar. Apa yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia agar bisa evakuasi WNI dari Wuhan?

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai, pemerintah Indonesia perlu memanfaatkan diplomasi pintu belakang atau backdoor diplomacy.

"Pemerintah harus menunjuk tokoh yang berpengaruh atas hubungan Indonesia China agar China mau mengizinkan warga Indonesia di China terutama Wuhan untuk dievakuasi," ujar Hikmahanto kepada Tribunnews.com, Kamis (30/1/2020).

Tokoh tersebut kata dia, perlu menyampaikan bila China tidak mengizinkan maka sentimen anti negara China di Indonesia akan meningkat.

Padahal kepentingan China di Indonesia sangat banyak, terutama investasi.

Baca: Virus Corona Telah Menyebar ke 18 Negara

Kedua, tokoh tersebut harus dapat meyakinkan pemerintah Indonesia akan mampu mengelola warga Indonesia yang dievakuasi bila ada yang terpapar virus Corona.

"Ini terbukti dengan kesiagaan berbagai rumah sakit rujukan di Indonesia dalam penanganan penyakit menular seperti virus Corona," jelasnya.

Sampai hari ini, Pemerintah Indonesia belum melakukan evakuasi dan masih mematangkan rencana evakuasi pada 243 WNI yang tersebar di provinsi Hubei.

“Tentu saja pemerintah memiliki opsi evakuasi, tapi sekali lagi kota-kota itu masih dikunci,” ucap Presiden Jokowi di peluncuran Gerakan Bersama Menuju Eliminasi TBC 2030 di Techno Park, Cimahi, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020).

Hal itu juga diamini, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, evakuasi merupakan pilihan terbuka, namun saat ini menjadi tidak mudah, mengingat kota Wuhan dan sekitarnya masih diberlakukan lock down.

Ia menambahkan, pemerintah Indonesia terus berkomunikasi dengan otoritas China.

"Opsi evakuasi kami sudah bikin semua rencananya. Tetapi kami tetap berkomunikasi dengan otoritas Tiongkok. Kondisi Tiongkok yang lockdown ini menjadi perhatian kita semua," ujar Retno di di Kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (28/1/2020).