Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Harlah ke-94 NU, Said Aqil Singgung Perekonomian Indonesia Dikelola Segelintir Konglomerat

Di depan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Said Aqil mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) soal pengelolaan aset perbankan.

Penulis: Reza Deni
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Harlah ke-94 NU, Said Aqil Singgung Perekonomian Indonesia Dikelola Segelintir Konglomerat
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, dalam perayaan Hari Lahir ke-94 NU, menyinggung soal perekonomian Indonesia yang dikelola oleh segelintir konglomerat pribumi maupun asing.

Di depan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Said Aqil mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) soal pengelolaan aset perbankan.

"Sektor perbankan misalnya, data OJK menyebutkan, 33,5% aset perbankan di Indonesia masih dikuasai asing. Pemberian ruang kepada bank asing yang cukup luas berpotensi memiliki implikasi pada kecilnya kontribusi perbankan pada perekonomian domestik," kata Saiq Aqil di PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2020).

Padahal, dikatakan Saiq Aqil, seharusnya penguatan gerakan ekonomi nasional yang bertumpu pada upaya terwujudnya keadilan sosial perlu terus didorong dan diupayakan, termasuk akses perbankan bagi pelaku UMKM.

Baca: Wapres Maruf Hadiri Harlah ke-94 NU: Banyak Organisasi Kena Stunting, Alhamdulillah NU Besar

Baca: Kereta VVIP yang Antar Maruf Amin Ganggu Jadwal KRL, Jubir Wapres Masduki Baidlowi Minta Maaf

"Kenyataan yang sering dijumpai, akses perbankan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah tidak mudah, berbeda dengan pelaku usaha besar (konglomerat)," lanjutnya.

Selain itu, kebijakan-kebijakan jangka pendek yang bersifat afirmatif, dikatakan Said, yang berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat, masih perlu dilakukan.

Berita Rekomendasi

"Namun lebih dari itu, rancang bangun pengelolaan sumber alam dan anggaran negara harus berpihak kepada kalangan mustadh'afin (budget pro poor)," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas