TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Soal kedaulatan adalah hal prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar, termasuk dalam arah pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kemitraan IPTEK dengan luar negeri harus dipastikan menjamin terjadinya alih teknologi, dengan tetap berpedoman pada prinsip politik luar negeri bebas aktif.

"Indonesia tidak anti asing, termasuk dalam bidang Iptek tetapi, tentunya kerjasama dengan bangsa lain pun harus berpegang pada prinsip kedaulatan negara," kata Megawati Soekarnoputri,  Presiden ke-5 Republik Indonesia saat Rakornas Kemenristek/BRIN Puspitek Tangerang belum lama ini. 

Dikatakannya, kerjasama dan bantuan dari negara lain dalam bidang IPTEK, bukan berarti mengikat kaki dan tangan kita sendiri sehingga tak mampu berlari cepat mengejar segala ketertinggalan.

Baca: TERBARU! Kerajaan King of The King di Banten, Prabowo Subianto Disebut Bertugas Beli 3000 Jet Tempur

Baca: Imlek Bagian dari Mozaik Indah Bernama Indonesia

Baca: Sebagai Badan Negara dan Dibiayai APBN, BRIN Tidak Boleh Berorentasi Keuntungan

"Kerjasama, tentu bukan bermakna kita membelenggu bangsa sendiri, lantas menyerahkan regulasi dan kebijakan pembangunan pada bangsa lain," katanya.

Megawati meyakini tidak ada satu pun negara, tidak akan ada satu bangsa pun di kolong langit ini, yang mau menyerahkan riset nasional mereka, yang menyangkut keberlangsungan hidup bangsa dan negaranya pada orang lain.

"Saya tahu pasti, Presiden Jokowi sebagai pemimpin nasional, memperjuangkan hal tersebut, memperjuangkan kerjasama Indonesia dengan negara lain dengan tujuan terciptanya perdamaian dunia, seperti amanat Pancasila," katanya.