TRIBUNNEWS.COM -- Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut seharusnya Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly dipecat.

Sebab menurut Rocky Gerung, apa yang dilakukan Yasonna Laoly sudah melanggar etika politik dan sumpah sebagai pelayan publik.

Namun sayangnya, ia menyebut kalau Presiden Jokowi tidak mungkin melakukan itu.

Dilansir dari Youtube Rocky Gerung Official Sabtu (1/2/2020), Rocky Gerung menyebut apa yang dilakukan oleh Yasonna Laoly terkait kasus Harun Masiku itu wajar untuk orang yang punya kepentingan.

"Itu normal bagi mereka yang haus kekuasaan, dan itu problem kita karena kita gak bisa selesaikan sesuatu kalau berdempet kepentingan, karena Yasonna itu 3 sampai 4 kepentingan berdempet di situ," tutur Rocky Gerung dalam video berjudul 'ROCKY GERUNG: KASUS YASONA, PERSENGKOKOLAN KELAS ATAS DENGAN KUALITAS RENDAHAN'.

Karena itu, lanjut Rocky Gerung, tuntutan publik agar Yasonna Laoly mundur sebetulnya terlalu ringan.

"Dia musti dipecat supaya ada pelajaran etis, yang mecat mustinya presiden," kata Rocky Gerung.

Namun yang jadi masalah bagi presiden yakni karena Jokowi pernah menyebut bahwa Yasonna Laoly merupakan Ketua DPP PDI-P.

"Itu problemnya, akhirnya presiden apologi etis juga terhadap kasus itu. Padahal telanjang di depan mata dan berbahaya bagi publik kalau seorang menteri gak tahu perjalanan kriminal seseorang yang sudah dinyatakan sebagai buron, itu kan artinya lalu lintas orang keluar masuk bandara itu bahaya banget, kita gak masuk kalau sampai 2 minggu kemudian belum ada keterangan," beber Rocky Gerung.

Bahkan menurut Rocky Gerung, Yasonna Laoly pasti sebetulnya sudah tahu tentang keberadaan Harun Masiku.

Halaman Selanjutnya ========>>>>>>>>