Masinton Sebut Pengurus PDIP Solo Dipanggil ke Jakarta Bahas Pemenangan Pilkada
Pemanggilan pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Solo ke DPP PDIP Jakarta, untuk membahas pemenangan Pilkada Solo 2020.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyebut pemanggilan pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Solo ke DPP PDIP Jakarta, untuk membahas pemenangan Pilkada Solo 2020.
"Membahas banyak hal, salah satunya ya agenda pemenangan Pilkada nanti, siapapun itu calonnya," ujar Masinton di komplek Parlemen, Jakarta, Senin (3/2/2020).
Masinton tidak menyebut pemanggilan ini sebagai upaya mensolidkan pengurus PDIP Solo dalam mendukung putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai calon walikota Solo.
Baca: Ridwan Kamil Beri Hadiah Megawati Berupa Lukisan Banteng, Berikut Alasan Sang Gubernur Jawa Barat
"Siapapun nanti calon yang diusung PDIP pasti wajib untuk bekerja memenangkan calon yang diusung oleh PDIP," ucap Masinton.
Ia menjelaskan, sebenarnya pemanggilan pengurus partai di daerah ke Jakarta, sebuah hal yang lumrah dan agenda rutin untuk mendengarkan semua pandangan berbagai daerah.
"Jadi ini hal yang biasa rata-rata di partai, partai kan selalu mengupayakan seluruh pandangan," tutur Masinton.
Baca: Refly Harun Pertanyakan Siapa Sebenarnya Harun Masiku: Kenapa Dia Begitu Penting Bagi PDIP?
Diketahui, Gibran ingin maju sebagai calon wali kota Solo melalui PDIP dan ada juga kabar Achmad Purnomo yang saat ini menjabat Wakil Wali Kota Solo, akan diusung PDIP.
Respons Jokowi soal dinasti politik
Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menanggapi dugaan adanya dinasti politik, setelah putra sulung dan menantunya maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
Saat ini, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi Bakal Calon Wali Kota Solo.
Sementara, menantunya, Bobby Nasution, menjadi Bakal Calon Wali Kota Medan.
Menanggapi pemberitaan dinasti politik tersebut, Presiden Jokowi dengan tegas membantahnya.
Jokowi mengatakan, dalam pemilihan kepala daerah, yang menentukan pemenang adalah rakyat yang mempunyai hak pilih.