Sebut Sebenarnya Masyarakat Bukan Menolak Karantina WNI, Bupati Natuna Ungkap Alasan Lain
Pemilihan Natuna sebagai tempat karantina 238 Warga Negara Indonesia (WNI) justru menimbulkan polemik baru.
Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Tiara Shelavie
Pemerintah Indonesia telah memilih Natuna, Kepualauan Riau sebagai lokasi karantina 238 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan.
Namun, warga Natuna menolak keras karantina WNI dilakukan di wilayah mereka.
Hal tersebut lantaran, mereka ketakutan soal kemungkinan terpapar virus corona.
Selain itu, mereka menilai pemilihan Natuna sebagai tempat karantina terlalu mendadak.
Pasalnya, warga Natuna mengaku tidak memperoleh informasi atau sosialisasi dari pemerintah soal karantina tersebut.
Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui ada keterlambatan informasi.
Hal tersebut disampaikan Mahfud MD disela-sela rapat yang dihadiri oleh sejumlah menteri dan juga pejabat daerah.
Hadir dalam rapat tersebut, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, Wakil bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti.
Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
"Terjadi keterlambatan informasi karena perkembangan berlangsung begitu cepat."
"Sehingga pemerintah begitu mendapatkan green light untuk memulangkan saudara-suadara kita WNI dari Wuhan itu langsung bekerja cepat."
"Dan memutuskan mengambil tempat di Natuna yang dianggap tepat," kata Mahfud MD seperti dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube TVOneNews, Selasa (4/2/2020).
Menurut Mahfud MD, Natuna dipilih menjadi tempat karantina lantaran paling aman dan dekat dengan instalasi militer.
"Timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat dan itu supaya dimaklumi," ungkap Mahfud MD.