Pemerintah Berencana Pulangkan 600 WNI Eks ISIS, PKS hingga PKB Beri Respons: Ini Bukan Urusan Agama

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan proposal penanganan terkait rencana pemulangan mantan teroris lintas batas sebanyak 600 warga negara Indonesia (WNI).

Rencana dari pemerintah ini mendapat berbagai tanggapan dari sejumlah tokoh di Indonesia.

Ada yang menolak rencana tersebut, namun ada juga yang meminta untuk disiapkan rencana yang matang.

Berikut tanggapan dari 3 tokoh terkait rencana pemulangan eks teroris tersebut:

Mardani Ali Sera

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera meminta pemerintah menyiapkan proposal penanganan secara matang.

Menurutnya, jika tak ditangani secara serius, akan menimbulkan sebuah masalah baru.

"Kalau mereka mau dipulangkan, harus jelas proposal penangannya. Karena sekali pulang tidak jelas penanganannya, yang terjadi malah berantakan," kata Mardani di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020), dikutip dari Kompas.com.

Mardani menyebut, pemulangan WNI eks ISIS tersebut tak hanya sekedar masalah agama.

Ia mengatakan, pemerintah juga harus menyiapkan karantina yang meliputi aspek ideologi, ekonomi, hingga politik.

"Harus multi-disiplin. Ini bukan urusan agama, ini nanti deradikalisasinya jalan, program moderasi keagaman mereka harus melibatkan MUI, juga melibatkan teman, tenaga kerja, koperasi," ungkapnya.

"Karena masalah ekonomi ada, masalah ideologi ada, masalah politik ini ada. Sebanyak 600 ini harus benar-benar dijaga," jelas Mardani.

Herman Hery

Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery meminta rencana pemulangan dari 600 WNI tersebut harus dikaji sesuai prosedur.

Sehingga, ia meminta pemulangan eks ISIS melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) itu agar tidak buru-buru.