Sehingga, ia meminta pemulangan eks ISIS melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) itu agar tidak buru-buru.

"Eks ISIS ini tentu harus didalami kepulangannya, harus ditangani secara profesional bagaimana mekanisme saat mereka sampai di sini, dilakukan namanya program-program deradikalisasi," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020), dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, pemerintah harus membuat program deradikalisasi khusus.

Sebab, ratusan WNI sudah terpapar dengan paham tersebut.

Herman pun berharap pemulangan WNI eks ISIS itu tidak menimbulkan persoalan baru bagi pemerintah.

"Bagaimana pun orang yang sudah ke sana, sudah terkontaminasi paham tersebut, jangan sampai mereka kembali diterima bulat-bulat langsung dikembalikan ke masyarakat dan membuat persoalan baru," jelas Herman Hery.

Maman Imanulhaq

Sementara itu, Wakil Sekretaris Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq tak setuju dengan rencana pemulangan 600 WNI eks ISIS tersebut.

Menurutnya, hal tersebut tidak ada urgensinya, karena mereka tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Pancasila.

"Mereka tidak mengakui NKRI, Pancasila dan pemerintahan yang sah. Karenanya rencana pemulangan anggota ISIS eks WNI ke Tanah Air Itu tidak ada dasar hukum dan urgensinya," kata Maman, dikutip dari Kompas.com, Selasa (4/2/2020).

Ia mengatakan, pemerintah perlu membuat program humanisasi, sebelum memulangkan.

Sebab, kehidupan berbangsa rusak karena kelompok radikal yang intoleran.

Program tersebut akan mengembalikan kesadaran mereka ke nilai kesadaran manusia yang punya nilai cinta kasih, anti kekerasan dan mau hidup berdampingan antaragama.

"Humanisasi juga diarahkan bagaimana mereka lebih menghayati dirinya sebagai manusia. Sehingga bisa hidup harmonis dan berdampingan dengan semua mahluk," ujar Maman.