TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan proposal penanganan terkait rencana pemulangan mantan teroris lintas batas sebanyak 600 warga negara Indonesia (WNI).

Rencana dari pemerintah ini mendapat berbagai tanggapan dari sejumlah tokoh di Indonesia.

Ada yang menolak rencana tersebut, namun ada juga yang meminta untuk disiapkan rencana yang matang.

Berikut tanggapan dari 3 tokoh terkait rencana pemulangan eks teroris tersebut:

Mardani Ali Sera

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera meminta pemerintah menyiapkan proposal penanganan secara matang.

Menurutnya, jika tak ditangani secara serius, akan menimbulkan sebuah masalah baru.

"Kalau mereka mau dipulangkan, harus jelas proposal penangannya. Karena sekali pulang tidak jelas penanganannya, yang terjadi malah berantakan," kata Mardani di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020), dikutip dari Kompas.com.

Mardani menyebut, pemulangan WNI eks ISIS tersebut tak hanya sekedar masalah agama.

Ia mengatakan, pemerintah juga harus menyiapkan karantina yang meliputi aspek ideologi, ekonomi, hingga politik.

"Harus multi-disiplin. Ini bukan urusan agama, ini nanti deradikalisasinya jalan, program moderasi keagaman mereka harus melibatkan MUI, juga melibatkan teman, tenaga kerja, koperasi," ungkapnya.

"Karena masalah ekonomi ada, masalah ideologi ada, masalah politik ini ada. Sebanyak 600 ini harus benar-benar dijaga," jelas Mardani.

Herman Hery

Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery meminta rencana pemulangan dari 600 WNI tersebut harus dikaji sesuai prosedur.

Sehingga, ia meminta pemulangan eks ISIS melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) itu agar tidak buru-buru.

"Eks ISIS ini tentu harus didalami kepulangannya, harus ditangani secara profesional bagaimana mekanisme saat mereka sampai di sini, dilakukan namanya program-program deradikalisasi," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020), dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, pemerintah harus membuat program deradikalisasi khusus.

Sebab, ratusan WNI sudah terpapar dengan paham tersebut.

Herman pun berharap pemulangan WNI eks ISIS itu tidak menimbulkan persoalan baru bagi pemerintah.

"Bagaimana pun orang yang sudah ke sana, sudah terkontaminasi paham tersebut, jangan sampai mereka kembali diterima bulat-bulat langsung dikembalikan ke masyarakat dan membuat persoalan baru," jelas Herman Hery.

Maman Imanulhaq

Sementara itu, Wakil Sekretaris Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq tak setuju dengan rencana pemulangan 600 WNI eks ISIS tersebut.

Menurutnya, hal tersebut tidak ada urgensinya, karena mereka tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Pancasila.

"Mereka tidak mengakui NKRI, Pancasila dan pemerintahan yang sah. Karenanya rencana pemulangan anggota ISIS eks WNI ke Tanah Air Itu tidak ada dasar hukum dan urgensinya," kata Maman, dikutip dari Kompas.com, Selasa (4/2/2020).

Ia mengatakan, pemerintah perlu membuat program humanisasi, sebelum memulangkan.

Sebab, kehidupan berbangsa rusak karena kelompok radikal yang intoleran.

Program tersebut akan mengembalikan kesadaran mereka ke nilai kesadaran manusia yang punya nilai cinta kasih, anti kekerasan dan mau hidup berdampingan antaragama.

"Humanisasi juga diarahkan bagaimana mereka lebih menghayati dirinya sebagai manusia. Sehingga bisa hidup harmonis dan berdampingan dengan semua mahluk," ujar Maman.

"Humanisasi berbeda dengan deradikalisasi. Penekanannya itu lebih kepada meyakini bahwa semua orang punya nurani dan bisa kembali menjadi manusia yang baik," lanjutnya.

Selain itu, Maman meminta pemerintah melibatkan organisasi keagamaan dalam proses humanisasi tersebut.

"Radikalisme itu harus kita lawan dengan Humanisasi. Radikalisme bukan komoditas yang enggak pernah tuntas dibasmi."

"Pemerintah gagal dengan program radikalisasi karena enggak melibatkan ormas besar seperti NU dan Muhamadiyah secara sinergis, sistematis dan holistik," jelas Maman.

Diketahui, saat ini belum ada kesepakatan final terkait rencana pemulangan ratusan WNI eks ISIS.

Rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan beberapa instansi terkait.

(Tribunnews.com/Nuryanti) (Kompas.com/Tsarina Maharani/Haryanti Puspa Sari/Sania Mashabi)