TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Christina Aryani meminta pemerintah melakukan kajian mendalam dan komprehensif terkait rencana memulangkan sekitar 600 WNI eks ISIS ke Indonesia.

Christina menilai, pemerintah harus mencermati dengan sungguh-sungguh, utamanya menyangkut prosedur serta mekanisme langkah penanganan pasca pemulangan.

"Misalnya saja dimana WNI tersebut akan dikarantina, siapa yang akan bertanggungjawab melakukan program deradikalisasi dan observasinya, berapa lama program itu akan dilakukan, bagaimana kesiapan anggarannya, serta siapa yang akan mengawasi pasca pembauran kembali dengan masyarakat," kata Christina Aryani kepada Tribunnews.com, Rabu (5/2/2020).

Baca: Wacana Pemulangan WNI Eks ISIS, Pengamat Intelijen: Negara Lain Nggak Mikir, Kenapa Kita Harus Mikir

Ia menyebut, hal itu penting karena sebagaimana kita ketahui bersama tidak terdapat suatu alat ukur yang pasti atas virus ideologi yang bisa menjadi parameter penilaian untuk mengukur tingkat radikal seseorang.

Oleh sebab itu, Komisi I mendorong pemerintah untuk terlebih dahulu memastikan secara komprehensif seperti apa rencana dan langkah-langkah pemulangan ini.

Baca: Soleman Ponto Sebut WNI Eks ISIS Sudah Kehilangan Kewarganegaraan, Ini Penjelasannya

Terlebih, untuk selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat guna mendapatkan tanggapan dan masukan, mengingat potensi dampaknya.

"bukan saja bagi keamanan negara tetapi juga bagi upaya perlindungan ratusan juta WNI dari paparan ideologi radikalisme," jelasnya.

Diketahui, Pemerintah Indonesia berencana untuk memulangkan 600 WNI eks ISIS.

Baca: DPR Sebut Ada Kemungkinan Propaganda soal Pemulangan WNI Eks ISIS: Pura-pura Menyerah Lalu Berulah

Menteri Agama Fachrul Razi bahkan menyebut ratusan WNI yang pernah tergabung dalam ISIS itu sebagian besar telah membakar paspor Indonesia agar merasa dekat dengan Tuhan.

Baca: Heboh Wacana 600 WNI eks ISIS Dipulangkan, BNPT: Jangan Main-main, Ini Bukan Pekerjaan Mudah

Rencana pemulangan WNI eks ISIS itu masih dalam tahap pembahasan yang dipimpin Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Polri, Badan Intelijen Negara, dan Badan Intelijen Strategis.