Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Jiwasraya

PKS-Demokrat Ngotot soal Pansus Hak Angket Jiwasraya, Apa Kelebihannya dibanding Panja?

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, Panja dan Pansus terkait persoalan yang sama tidak dapat berjalan seiringan di tubuh parlemen.

PKS-Demokrat Ngotot soal Pansus Hak Angket Jiwasraya, Apa Kelebihannya dibanding Panja?
Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sakinah Aljufri menyampaikan perlunya membentuk Pansus Jiwasraya saat rapat paripurna pengesahan hakim Mahkamah Agung di gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin (3/2/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, telah menyerahkan dokumen usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Jiwasraya.

Dokumen tersebut pun sudah ditandatangani 50 anggota fraksi dari masing-masing partai tersebut. Secara aturan yang tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib sudah memenuhi syarat.

Namun, harapan pembentukan Pansus Hak Angket tersebut sebenarnya telah pupus, mengingat DPR telah menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) Permasalahan Jiwasraya.

Baca: ‎‎PKS dan Demokrat Ajak Fraksi Lain di DPR Bentuk Pansus Jiwasraya

Baca: ‎Ketua DPR Harap Tak Ada Draf RUU Perlindungan Data Pribadi Abal-Abal Beredar

Baca: Respons Ketua DPR RI Puan Maharani Sikapi Usul ‎PKS dan Demokrat Soal Pembentukan Pansus Jiwasraya

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, Panja dan Pansus terkait persoalan yang sama tidak dapat berjalan seiringan di tubuh parlemen.

"Tidak bisa (berbarengan Panja dan Pansus), itu harus menjadi salah satu sesuai dengan mekanismenya, sekarang Panja di tiga komisi sedang berjalan, kita tunggu prosesnya," ujar Puan di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Tiga Panja Permasalahan Jiwasraya dibentuk ditiga komisi yaitu Komisi III terkait persoalan hukum, Komisi VI tentang korporasi, dan Komisi XI soal keuangan.

Pertanyaannya, apa kelebihan Pansus Hak Angket dibanding hanya membentuk Panja?

Membaca Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib, dijelaskan tata cara pembentukan Pansus dan Panja.

Pembentukan Pansus diatur dalam bagian kesepuluh Peraturan DPR, yang meliputi Pasal 93 hingga Pasal 97.

Secara singkat, Pansus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas