TRIBUNNEWS.COM - Lebih dari 600 Warga Negara Indonesia (WNI) eks Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) diwacanakan akan dipulangkan ke tanah air.

Wacana pemulangan ratusan WNI eks ISIS tersebut kemudian menjadi perdebatan.

Terkait dengan wacana itu, Mantan Kepala Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Soleman Ponto memberikan penjelasannya.

Ia memaparkan, bahaya yang ditimbulkan jika WNI eks ISIS tersebut dipulangkan ke Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Soleman dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube MetroTV News, Rabu (5/2/2020).

"Kalau dia kembali ke Indonesia, dia akan membawa pahamnya ISIS bertempur lagi dengan kita."

"Karena dia ke sana itu kan dengan pahamnya ISIS untuk bertempur lewat yang lain," terang Soleman.

Lantaran hal itu, menurut Soleman, saat mereka kembali lagi ke Indonesia paham radikalisme yang mereka pahami akan dibawa.

"Nah ketika dia kembali ke sini, paham itu dibawa lagi, terus apa lawannya? Ya pemerintah Indonesia lagi," ungkapnya.

Soleman mengatakan, proses deradikalisasi yang canangkan pemerintah tidak akan membuat mereka menghilangkan paham radikalismenya.

"Mau proses yang seperti apa? Ketika mereka berangkat, mereka sudah siap mati di sana."

"Ternyata tidak mati, balik ke sini. Ya kita nanti yang dimusuhi," paparnya.

Menurut Soleman, paham ideologi mereka sudah kuat hingga siap mati.

Oleh karena itu, saat pulang ke Indonesia mereka bisa jadi justru memusuhi pemerintah Indonesia.

Soleman juga menegaskan, tidak ada kemungkinan mereka bisa bertaubat dan menghilangkan paham radikalismenya.

"Kalau virus corona bisa kita cek, tapi kalau ini bertaubatan kan susah mengeceknya seperti apa."

"Ketika mereka ke sana siap mati untuk membela ideologi itu, kok tiba-tiba bertaubat, susah dipercaya itu," tegas Soleman.

lebih lanjut, Soleman menjelaskan, apa yang sudah mereka yakini, ketika kembali ke Indonesia akan tetap menjadi keyakinan mereka.

Sehingga, hal tersebut akan mempengaruhi lingkungannya.

Soleman juga mengungkapkan bahaya lain selain bahaya keamanan yang bisa ditimbulkan dari kembalinya WNI eks ISIS.

Menurutnya, para WNI eks ISIS akan kembali mengulangi perbuatannya jika pemerintah melakukan pemulangan untuk mereka.

"Kalau itu dilaksanakan maka akan terjadi Jilid II dan III dan seterusnya."

"Dia akan berangkat lagi dan kembali lagi karena dia sudah tahu nanti pemerintah juga akan melaksanakan seperti yang terjadi yang pertama," paparnya.

Soleman meminta pemerintah taat kepada aturan yang sudah ada.

Yakni Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang kehilangan kewarganegaraan apabila mereka menjadi tentara dan bertempur di negara asing.

Soleman juga menjelaskan, deradikalisasi tidak bisa dilakukan lantaran di dalam negeri saja melalui BNPT sudah kewalahan dalam melakukan deradikalisasi di Indonesia.

"Yang kita lihat proses deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT itu saja kewalahan hanya untuk orang-orang yang terpapar di Indonesia."

"Orang yang terpapar mungkin sepertiga, seperempat atau setengah."

"Tapi ini sudah 100 persen terpapar, sehingga siap mati untuk negara itu," terang Soleman.

Selama ini, yang terjadi di Indonesia menurut Soleman, orang-orang yang terpapar radikalisme ISIS tidak siap mati.

Mereka hanya mempertahankan ideologinya di tengah masyarakat.

Lantaran hal itu, terjadilah perbedaan cara pandang dalam masyarakat.

"Itu saja sudah kewalahan, apalagi ini sudah keluar, sudah bawa keluarga, sudah siap bertempur, ini kan sudah 100 persen lebih di otaknya."

"Nah tiba-tiba mau kembali masuk Indonesia, ya tambah lagi kelabakan."

"Yang di sini saja belum selesai, di tambah lagi ini, ya kenapa kita harus cari gara-gara dengan itu," tegasnya.

Dikutip dari Kompas.com, Menteri Agama Fachrul Razi dalam acara deklarasi organisasi kemasyarakatan Pejuang Bravo Lima, Sabtu (1/2/2020), mengungkapkan rencana pemulangan WNI mantan ISIS.

Hal tersebut diungkapkan Fachrul setelah mendapatkan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menurut Fachrul, langkah ini diambil pemerintah karena pertimbangan kemanusiaan.

Fachrul mengatakan, saat ini mereka sedang terlantar di Suriah dan beberapa negara lainnya.

Fachrul menyebut, merupakan kewajiban pemerintah untuk mengawasi dan membina mereka.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan dua skema dalam rencana pemulangan WNI eks ISIS.

"Sudah ada rapat di sini, keputusannya ada dua alternatif."

"Satu akan dipulangkan, yang kedua tidak akan dipulangkan," kata Mahfud MD, dikutip Tribunnews dari Kompas.com.

Opsi pertama, pemerintah berencana memulangkan mereka karena bagian dari WNI.

Sementara opsi kedua, mereka tidak dipulangkan karena mereka telah melanggar hukum.

Alasan mencantumkan opsi tidak dipulangkan karena melihat risiko dan hubungan sesama TFT diberbagai negara.

Aktivitas mereka di tanah air dikhawatirkan akan terkait dengan terorisme.

Apabila tidak dipulangkan, hak para WNI nantinya bakal dicabut oleh Pemerintah Indonesia.

"Oleh sebab itu, sekarang sedang dibentuk satu tim yang dipimpin oleh Pak Suhardi Alius (Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)."

"Yang isinya itu membuat dua draf keputusan (dipulangkan atau tidak)," ujar Mahfud MD.

Sebelumnya, Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan, hingga saat ini masih belum ada kesepakatan akhir soal wacana pemulangan ratusan WNI eks ISIS ini.

Menurutnya, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan beberapa instansi terkait.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)