Jika Ingin Pulangkan Eks ISIS, Pemerintah Diminta Jalankan Dua Program Ini

Lebih lanjut, pemerintah tidak perlu memperlakukan WNI eks ISIS dengan perlakuan keras.

Berbagai instansi disebut Al Chaidar, harus berkoordinasi untuk memberi perlakuan pada WNI eks ISIS.

"Iya diperlembut saja, mereka under providence, dikoordinasikan antara BNPT, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kepolisian," ungkap Al Chaidar.

Setuju Pemulangan

Al Chaidar juga mengungkapkan pemulangan ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS dapat memberi manfaat untuk Indonesia.

Al Chaidar mengungkapkan ada hal yang dibutuhkan dari kepulangan mereka.

"Memang sebaiknya sekitar 660 orang WNI (eks ISIS) dipulangkan saja ke Indonesia," ujar Al Chaidar.

"Karena kita membutuhkan mereka untuk program semacam deradikalisasi, untuk kelompok teroris lain yang banyak di Indonesia," lanjutnya.

Menerima Lebih Baik daripada Menolak

Menurut Al Chaidar, memulangkan WNI eks ISIS lebih penting dilakukan pemerintah ketimbang menolak.

"Jika menolak, mereka akan menganggap pemerintah itu adalah pemerintah yang dzalim," ujar Al Chaidar.

Selain itu, penilaian pemerintah yang keras, otoriter, hingga tidak suka pada Islam disebut Al Chaidar akan tersemat untuk Indonesia.

Namun Al Chaidar menilai tetap ada potensi bahaya yang dibawa ratusan WNI eks ISIS jika dipulangkan ke Indonesia.

"Pasti ada (potensi bahaya), karena memang mereka sudah terpapar oleh radikalisme yang cukup mengkhawatirkan," ujarnya.

Al Chaidar menilai, perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut kepada ratusan WNI tersebut.