"Apalagi ini kan era milineal, jadi otak hati dan jari kan sudah menyatu dengan gadget," pungkasnya.

Terkait pelaporannya ke Ombudsman Republik Indonesia (RI), Adhie menyebut hal ini berdasarkan pada azas kebebasan berpendapat yang diatur Undang-Undang (UU).

Dalam hal ini Risma dianggap telah mengabaikan hak demokrasi dari warganya.

"Saya melihat jangan lagi ada pejabat publik yang sedikit-sedikit baper dan lapor ke polisi," jelasnya.

"Karena itu saya ngomong ke Ombudsman untuk memanggil Risma, kemudian dikasih pengertian terkait resiko menjadi pejabat publik," imbuhnya.

"Setelah itu ombudsman panggil kapolri kasih tahu kalau persoalan-persoalan terkait pejabat publik jangan cepat direspon kecuali hal-hal yang urgent," kata Adhie.

Adhie juga menyinggung terkait maraknya masyarakat yang senang mengkritik para pejabat publik.

Menurutnya hal ini didasari karena instrumen ketatanegaraan yang tidak berfungsi dengan baik.

"Kenapa masyarakat dengan gadgetnya mengkritik? karena instrumen ketatanegaraan kita tidak berfungsi," ungkapnya.

"Kalau DPRnya berfungsi sebagai alat kontrol, maysarakat juga malas mengkritik pejabat publik," imbuhnya.

"Kalau pers nya hidup mengkritik, masyrakat mungkin menggunakan gadjgetnya untuk mencari resep atau nonton, bukan untuk memaki-maki," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, mengaku tersinggung dengan status yang diunggah akun Facebook bernama Zikria Dzatil.

Pasalnya, dalam unggahan yang dilakukan akun tersebut dianggap tidak hanya menghina dirinya secara personal, tapi juga orangtuanya.

Karena alasan itu, Risma melaporkan pemilik akun yang membuat status bernada penghinaan tersebut kepada polisi.