4. Fadli Zon

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, pemerintah memiliki kewajiban untuk WNI eks ISIS.

Fadli mengatakan, pemerintah harus memastikan ratusan WNI eks ISIS tersebut adalah korban.

Tak hanya itu, Fadli juga mengatakan, pemerintah mesti mencari aktor intelektualisnya.

"Harus ada usaha untuk kembalikan mereka kepada jalan yang benar sebagai warga negara dan harus difasilitasi."

"Jangan mereka diabaikan, karena kita punya kewajiban konstitusional lindungi tiap warga negara Indonesia," kata Fadli, dikutip dari Kompas.com.

Meski demikian, Fadli menegaskan, pemulangan WNI eks ISIS ini harus dilakukan dengan prosedur yang benar.

Yakni dengan program-program agar dapat menghilangkan paham radikalisme.

"Tentu ada protokol yang harus dijalani, semacam interogasi."

"Mereka harus dilihat apa yang terjadi, kronologi seperti apa, dibriefing kembali sebagai warga negara," kata Fadli.

5. Pengamat Intelijen

Terkait dengan wacana pemulangan WNI eks ISIS, Mantan Kepala Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Soleman Ponto memberikan penjelasannya.

Ia memaparkan, bahaya yang ditimbulkan jika WNI eks ISIS tersebut dipulangkan ke Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Soleman dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube MetroTV News, Rabu (5/2/2020).

"Kalau dia kembali ke Indonesia, dia akan membawa pahamnya ISIS bertempur lagi dengan kita."

"Karena dia ke sana itu kan dengan pahamnya ISIS untuk bertempur lewat yang lain," terang Soleman.

Lantaran hal itu, menurut Soleman, saat mereka kembali lagi ke Indonesia paham radikalisme yang mereka pahami akan dibawa.

"Nah ketika dia kembali ke sini, paham itu dibawa lagi, terus apa lawannya? Ya pemerintah Indonesia lagi," ungkapnya.

Soleman mengatakan, proses deradikalisasi yang canangkan pemerintah tidak akan membuat mereka menghilangkan paham radikalismenya.

"Mau proses yang seperti apa? Ketika mereka berangkat, mereka sudah siap mati di sana."

"Ternyata tidak mati, balik ke sini. Ya kita nanti yang dimusuhi," paparnya.

Menurut Soleman, paham ideologi mereka sudah kuat hingga siap mati.

Oleh karena itu, saat pulang ke Indonesia mereka bisa jadi justru memusuhi pemerintah Indonesia.

Soleman juga menegaskan, tidak ada kemungkinan mereka bisa bertaubat dan menghilangkan paham radikalismenya.

"Kalau virus corona bisa kita cek, tapi kalau ini bertaubatan kan susah mengeceknya seperti apa."

"Ketika mereka ke sana siap mati untuk membela ideologi itu, kok tiba-tiba bertaubat, susah dipercaya itu," tegas Soleman.

lebih lanjut, Soleman menjelaskan, apa yang sudah mereka yakini, ketika kembali ke Indonesia akan tetap menjadi keyakinan mereka.

Sehingga, hal tersebut akan mempengaruhi lingkungannya.

Soleman juga mengungkapkan bahaya lain selain bahaya keamanan yang bisa ditimbulkan dari kembalinya WNI eks ISIS.

Menurutnya, para WNI eks ISIS akan kembali mengulangi perbuatannya jika pemerintah melakukan pemulangan untuk mereka.

"Kalau itu dilaksanakan maka akan terjadi Jilid II dan III dan seterusnya."

"Dia akan berangkat lagi dan kembali lagi karena dia sudah tahu nanti pemerintah juga akan melaksanakan seperti yang terjadi yang pertama," paparnya.

Soleman meminta pemerintah taat kepada aturan yang sudah ada.

Yakni Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang kehilangan kewarganegaraan apabila mereka menjadi tentara dan bertempur di negara asing.

Soleman juga menjelaskan, deradikalisasi tidak bisa dilakukan lantaran di dalam negeri saja melalui BNPT sudah kewalahan dalam melakukan deradikalisasi di Indonesia.

"Yang kita lihat proses deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT itu saja kewalahan hanya untuk orang-orang yang terpapar di Indonesia."

"Orang yang terpapar mungkin sepertiga, seperempat atau setengah."

"Tapi ini sudah 100 persen terpapar, sehingga siap mati untuk negara itu," terang Soleman.

Selama ini, yang terjadi di Indonesia menurut Soleman, orang-orang yang terpapar radikalisme ISIS tidak siap mati.

Mereka hanya mempertahankan ideologinya di tengah masyarakat.

Lantaran hal itu, terjadilah perbedaan cara pandang dalam masyarakat.

"Itu saja sudah kewalahan, apalagi ini sudah keluar, sudah bawa keluarga, sudah siap bertempur, ini kan sudah 100 persen lebih di otaknya."

"Nah tiba-tiba mau kembali masuk Indonesia, ya tambah lagi kelabakan."

"Yang di sini saja belum selesai, di tambah lagi ini, ya kenapa kita harus cari gara-gara dengan itu," tegasnya.

6. Mahfud MD

Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukan), Mhfud MD, menuturkan, soal pemulangan WNI eks ISIS saat ini memang belum diputuskan dan masih dalam tahap pembahasan.

"Teroris pelintas batas itu akan dipulangkan atau tidak belum diputuskan," kata Mahfud.

Hal tersebut lantaran, pemulangan WNI eks ISIS terdapat manfaat dan mudharatnya masing-masing.

"Mulai dari mudharatnya, kalau dipulangkan itu nanti bisa menjadi virus baru terorisme karena dia jelas-jelas pergi ke sana menjadi teroris," terang Mahfud.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri) (Kompas.com)