Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Soal Pemulangan WNI eks ISIS, Presiden Jokowi Tolak Pulangkan, Pengamat Terorisme: Kita Butuh Mereka

Meski Jokowi menolak, pengamat terorisme mengungkapkan pemulangan ratusan WNI eks ISIS dapat memberi manfaat untuk Indonesia.

Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Garudea Prabawati
zoom-in Soal Pemulangan WNI eks ISIS, Presiden Jokowi Tolak Pulangkan, Pengamat Terorisme: Kita Butuh Mereka
tangkap layar ABC News
Ilustrasi Seorang wanita hamil anggota ISIS meninggal setelah mengalami penyiksaan. Diduga wanita tersebut berasal dari Indonesia. 

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat terorisme Al Chaidar Abdul Rahman Puteh mengungkapkan pemulangan ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS dapat memberi manfaat untuk Indonesia.

Meskipun, wacana tersebut mendapat penolakan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini.

Al Chaidar mengungkapkan ada hal yang dibutuhkan dari kepulangan mereka.

"Memang sebaiknya sekitar 660 orang WNI (eks ISIS) dipulangkan saja ke Indonesia," ujar Al Chaidar kepada Tribunnews melalui sambungan telepon, Rabu (5/2/2020).

"Karena kita membutuhkan mereka untuk program semacam deradikalisasi, untuk kelompok teroris lain yang banyak di Indonesia," lanjutnya.

Al Chaidar Abdul Rahman Puteh Pengamat Terorisme
Pengamat politik dan terorisme Al Chaidar Abdul Rahman Puteh

Menerima Lebih Baik daripada Menolak

Menurut Al Chaidar, memulangkan WNI eks ISIS lebih penting dilakukan pemerintah ketimbang menolak.

BERITA REKOMENDASI

"Jika menolak, mereka akan menganggap pemerintah itu adalah pemerintah yang dzalim," ujar Al Chaidar.

Selain itu, penilaian pemerintah yang keras, otoriter, hingga tidak suka pada Islam disebut Al Chaidar akan tersemat untuk Indonesia.

Namun Al Chaidar menilai tetap ada potensi bahaya yang dibawa ratusan WNI eks ISIS jika dipulangkan ke Indonesia.

"Pasti ada (potensi bahaya), karena memang mereka sudah terpapar oleh radikalisme yang cukup mengkhawatirkan," ujarnya.

Al Chaidar menilai, perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut kepada ratusan WNI tersebut.


Hal itu untuk memastikan paham radikalisme dan terorisme tidak lagi dipegang oleh para WNI eks ISIS.

"Mereka itu perlu di-screening atau pun perlu dimasukkan ke dalam program pemerintah yang ada. Entah program Departemen Sosial maupun BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)," ungkapnya.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas