TRIBUNNEWS.COM - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal wacana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) mantan anggota ISIS tuai kritikan dari berbagai kalangan.

Termasuk dari Nadirsyah Hosen atau yang akrab disapa Gus Nadir.

Sebelumnya lewat akun Twitter resminya, @jokowi mengatakan dirinya tidak setuju dengan pemulangan para WNI tersebut.

"Soal WNI eks organisasi ISIS yang dikabarkan hendak kembali ke Tanah Air, para wartawan bertanya ke saya: bagaimana dengan mereka yang telah membakar paspornya"

"Kalau saya saja sih, ya saya akan bilang: tidak. Tapi tentu saja, ini masih akan dibahas dalam rapat terbatas" tulis @jokowi.

Gus Nadir kepada Tribunnews mengatakan, cara pemerintah menyampaikan infomasi kepada masyarakat perihal WNI eks ISIS ini buruk. 

"Komunikasi publik pemerintah soal WNI eks ISIS itu jelek sekali," katanya, Jumat (7/2/2020).

"Dimulai dari pernyataan menteri yang sehari kemudian meralat penyataannya sendiri, pernyataan menteri yang beropini secara pribadi, sampai presiden pun bicara opininya secara pribadi," imbuh Gus Nadir.

Dosen di Monash University Faculty of Law ini menilai, seharusnya pejabat sekelas menteri bahkan presiden sewajarnya mampu membedakan mana opini pribadi dengan kebijakan pemerintah.

Masyarakat memiliki keinginan supaya setiap informasi yang disampaikan oleh pejabat negera memiliki dasar kepastian.

"Jangan sesama pejabat pemerintah saling sahut atas dasar sikap atau opini pribadi. Mereka pejabat tapi bersikap seperti pengamat," kata Gus Nadir.

Gus Nadir meminta kepada pemerintah untuk berhati-hati ketika memberikan pernyataan di hadapan publik.

"Kalau belum ada keputusan resmi dari pemerintah, pejabat baik menteri atau presiden jangan melempar opini ke publik"

"Lebih baik satu suara, masih kami kaji. Selesai. Tidak perlu menyatakan opini pribadi mereka ke publik," tegasnya.

Baca: Presiden Jokowi Optimis Tekan Angka Stunting Turun Hingga 14 Persen