Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian dalam negeri (Kemendagri) mengaku tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait kabar pemulangan eks ISIS.

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar mengatakan pihaknya masih menunggu pernyataan resmi dari Presiden.

Baca: Pengamat Terorisme Tawarkan Solusi Polemik WNI Eks ISIS: Opsi Ketiga Ini Khusus, Selektif

"Yang itu saya belum bisa respon apa-apa, dan saya kira tunggu pernyataan resmi dari pak Presiden (Joko Widodo)," ujarnya.

Terkait hal ini, Bahtiar mengatakan adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menjadi komandan sektor dari program deradikalisasi.

BNPT disebut juga yang menjadi lembaga dalam upaya pencegahan terhadap terorisme.

"Kalau program seperti itu komandan sektornya BNPT. Jadi program deradikalisasi dan upaya-upaya penciptaan pencegahan itu dilakukan (pemerintah), tapi komandannya BNPT," ujar Bahtiar.

Baca: Sudjiwo Tedjo Setuju WNI Eks ISIS Dipulangkan: Kalau Tolak Usir Juga Koruptor dari Negeri Ini

Dalam hal ini, Kemendagri mendukung program BNPT sebagai kementerian yang tugasnya melakukan pembinaan dan pengawas pemerintah daerah akan mendukung program deradikalisasi.

"Bagaimana semua Gubernur, DPRD, Bupati, Walikota dan aparatur daerah mendukung gerakan itu, ada kegiatan nya, menggerakan masyarakat, tugas kita disitu. Secara teknis tetap dikoordinasikan oleh lembaga yang profesional dan memang secara teknis melakukan pembinaan ini," ujarnya.