TRIBUNNEW.COM - Membandingkan pemulangan WNI eks kombatan ISIS dengan WNI dari Wuhan, China untuk menghindari bahaya virus corona disebut pengamat tidak apple to apple.

Hal tersebut diungkapkan pengamat politik dari Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret (UNS), Agung Satyawan.

Agung menilai status kewarganegaraan WNI di Wuhan telah jelas.

Sementara status kewarganegaraan WNI eks kombatan ISIS masih bisa diperdebatkan.

"Ya kalau WNI di Wuhan itu kan jelas WNI, ada kewajiban negara untuk menolong, lha kalau ini (WNI eks ISIS)? Kewarganegaraannya masih dalam perdebatan, masih abu-abu," ungkapnya kepada Tribunnews melalui panggilan telepon, Jumat (7/2/2020).

Baca: Verifikasi Data 600 WNI Eks ISIS di Suriah, BNPT: Namanya Banyak yang Pakai Alias

Agung mengungkapkan pemerintah harus memiliki parameter yang jelas.

Maka dari itu, menurutnya perbandingan pemulangan WNI karena bahaya virus corona dengan wacana pemulangan WNI eks ISIS tidak tepat.

"Parameternya harus jelas dulu, ini kewarganegaraannya nggak jelas. Itu nggak apple to apple tuh, lain," ungkapnya.

Sementara itu, sikap Presiden Jokowi yang menolak memulangkan WNI eks ISIS disebut Agung merupakan langkah yang tepat.

"Saya melihat (sikap Jokowi) sudah oke, sudah on the right track," ungkapnya.

Baca: Para Atlet Badminton Indonesia Dibekali Masker Anti Virus Corona Sebelum Berangkat ke Filipina

Agung menyebut perlu adanya penelaahan yang cukup panjang untuk melihat segala pertimbangan.

Jika memang ada pilihan untuk menerima kembali, harus sesuai dengan parameter.

"Kalau pun diterima, harus sesuai dengan parameter yang sudah dikeluarkan BNPT, sesuai dengan ideologi," ungkapnya.

Sebab jika ideologi belum sesuai dengan yang dianut bangsa, Agung menilai hal itu hanya akan menjadi bom waktu.

"Jangan sampai kita menerima tapi bom waktu buat kita, namanya kita bunuh diri," ungkapnya.

Pendapat Mardani Ali Sera

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan pemerintah harus memberi perlakukan secara proporsional terhadap WNI eks ISIS seperti halnya perlakuan terhadap WNI terkait virus corona.

Hal itu diungkapkan Mardani melalui unggahan di akun Twitter pribadinya, Kamis (6/2/2020).

"Kombatan ISIS adalah WNI, sprt juga WNI yg kena ancaman virus corona, mereka juga mesti diurus negara."

"Karena memang negara mesti hadir. Dan penanganan yg tepat justru jadi management knowledge yg mahal utk SOP masa depan. RI semakin imun," tulisnya.

Baca: Pro Kontra Rencana Pemulangan WNI eks ISIS, Fadli Zon, Prabowo hingga Mahfud MD Beri Tanggapan

Jika disandingkan dengan kasus virus corona, Mardani mengungkapkan pemerintah harus menerapkan penerimaan yang disertai kewaspadaan pada para WNI tersebut.

"Buat masyarakat, sama spt WNI yg mungkin terpapar virus Corona, WNI terpapar ISIS juga perlu diperlakukan dg proporsional."

"PENERIMAAN dan KEWASPADAAN mesti setimbang. Tapi hasilnya akan baik bagi KETAHANAN kita sbg bangsa dlm menghadapi krisis," ungkapnya.

Baca: Wacana Pemulangan WNI Eks ISIS, Berikut Tanggapan Para Tokoh: Fadli Zon hingga Presiden Jokowi

Ungkap Cara Singapura

Lebih lanjut, Mardani juga mengungkapkan cara Singapura memerlakukan warga negaranya yang terkait terorisme.

"Sebuah kasus di Singapura memberikan pelajaran bahwa seorang anak teroris-besar kembali sadar karena anak-keluarganya dijaga negara dengan mendpt beasiswa. Bukti negara hadir utk warganya," ungkapnya. 

Mardani meminta negara untuk hadir di setiap kondisi warganya.

"Mari cintai NKRI dengan kewaspadaan, cintai juga kemanusiaan," ujarnya.

Jokowi Menolak

Sementara itu diketahui sebelumnya, Jokowi hingga kini masih menolak wacana pemulangan ratusan WNI eks ISIS,

Akan tetapi Jokowi menyebut langkah lebih lanjut akan dirapatkan terlebih dahulu.

"Ya kalau bertanya kepada saya (sekarang), ini belum ratas (rapat terbatas) ya. Kalau bertanya kepada saya (sekarang), saya akan bilang tidak (bisa kembali). Tapi, masih dirataskan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020) dilansir Kompas.com.

Jokowi menyebut, pemerintah masih memerhitungkan berbagai dampak pemulangan WNI eks ISIS.

Baik dampak positif dan negatifnya, akan dibahas Jokowi melalui rapat terbatas.

Jokowi masih ingin mendengar pandangan masing-masing menteri terkait dalam wacana pemulangan tersebut.

Baca: Pengamat Terorisme Tawarkan Solusi Polemik WNI Eks ISIS: Opsi Ketiga Ini Khusus, Selektif

Sikap Jokowi Dikritik Fadli Zon

Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik sikap Presiden Jokowi yang enggan memulangkan sekitar 600 WNI eks kombatan ISIS.

Ratusan WNI eks ISIS itu dikabarkan membakar paspornya sehingga tak bisa kembali ke Indonesia.

Dilansir Warta Kota, Fadli Zon menilai mereka masih berstatus sebagai WNI.

Fadli Zon menilai banyak di antara mereka menjadi korban, dan tak tahu kondisi sebenarnya saat bergabung dengan ISIS.

"Kita harus mengambil satu kajian, lihat satu per satu persoalan seperti apa. Ini kan 660-an, ada juga mereka korban."

"Ada anak-anak dibawa, mereka tak tahu apa yang terjadi di sana," katanya di Kantor DPP Partai Gerindra, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2020).

Anggota Komisi I DPR ini mengaku telah membaca laporan dari media yang menyatakan banyak kasus WNI eks ISIS yang sudah menyesali perbuatannya.

Ia mengatakan, banyak di antara mereka yang tersesat jalan dan berujung mengakui kesalahannya.

(Tribunnews.com/Wahyu Gilang P) (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim) (Wartakotalive.com/Yaspen Martinus)