Politikus PKS Kritik Jokowi Terkait Pernyataan Enggan Pulangkan WNI Eks ISIS ke Indonesia
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal wacana pemulangan WNI eks ISIS.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Meski demikian, Jokowi memastikan akan membahas detail soal rencana kepulangan WNI eks ISIS tersebut.
Ia akan meminta kementerian terkait menghitung secara detail, mengkalkulasi dan menghitung plus-minus jika WNI eks ISIS terebut benar kembali ke tanah air.
"Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan, dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses," kata Jokowi.
Baca: Curhatan Jonathan Bauman setelah Gabung Arema FC, Disebut Pengkhianat oleh Pendukung Persib Bobotoh
Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan sebanyak 600 WNI yang sempat bergabung dalam kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), akan dipulangkan ke Tanah Air dari Timur Tengah.
Informasi tersebut diterima Fachrul dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Proses pemulangan mereka akan terwujud dalam waktu dekat.
Baca: Tes Kepribadian: Dari 4 Anak di Gambar Ini, Mana yang Memecahkan Vas?
Menurut Fachrul Razi, pemerintah tetap menerima mereka kembali karena Indonesia memiliki kewajiban untuk mengawasi dan membina ratusan WNI yang sempat tergabung ke dalam ISIS.
"Sekarang mereka terlantar di sana dan karena kepentingan kemanusiaan minta dikembalikan ke Indonesia itu termasuk kewajiban kita bersama untuk mengawasinya dan membinanya. Mudah-mudahan mereka bisa kembali menjadi warga negara Indonesia yang baik," ujar Fachrul dalam pidato sambutannya di acara Deklarasi Organisasi Kemasyarakatan Pejuang Bravo Lima (PBL), Discovery Ancol Hotel, Jakarta Utara pada, Sabtu (1/2/2020).
BNPT sedang lakukan verifikasi data
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius, mengatakan pihaknya masih melakukan verifikasi data terhadap 600-an WNI eks ISIS di Suriah.
Menurutnya hal tersebut penting dilakukan karena masih banyak anak-anak dan perempuan yang masih menggunakan nama alias.
Selain itu, informasi yang masuk ke BNPT masih banyak yang hanya berupa nama dan foto.
"Informasi yang masuk sama kami ada yang berupa nama juga ada yang berupa foto, itu yang perlu diverifikasi karena namanya ada yang masih alias-alias itu, kebanyakan perempuan sama anak-anak," kata Suhardi Alius di Kantor BNPT, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2020).
Baca: Pemerintah Didesak untuk Segera Pulangkan Anak WNI Eks ISIS dari Kamp Rojava
Dari 600-an orang tersebut, ia mengatakan sejauh ini BNPT memiliki data nama beserta foto sekira 100-an.
